Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bertindak cepat mengantisipasi potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang sempat memicu kepanikan warga di Balikpapan. Untuk menjamin ketersediaan energi di ibu kota Kalimantan Timur, ia mengundang perwakilan Pertamina dan Patraniaga ke Balai Kota pada Jumat, 23 Mei 2025.
Pertemuan informal yang berlangsung di Teras Anjungan Karangmumus ini digelar menjelang Hari Raya Iduladha, momen krusial di mana permintaan BBM cenderung meningkat. Meski dikemas secara santai, pertemuan itu sarat urgensi.
“Lebih baik kita melakukan langkah pencegahan ketimbang bersikap reaktif. Kalau sudah terjadi kelangkaan, dampaknya akan dirasakan semua pihak—masyarakat kesulitan, pemerintah kerepotan, Pertamina pun terdampak,” kata Andi Harun.
Pemerintah Kota Samarinda turut memeriksa data pasokan dari 30 SPBU yang tersebar di kota. Hasilnya menunjukkan stok BBM secara umum berada dalam kondisi aman, meskipun beberapa SPBU tercatat mengalami kendala pasokan.
“Masalahnya bukan pada Pertamina, melainkan di sisi SPBU yang terkendala modal. Sistem Pertamina mengharuskan pembayaran di muka. Jika SPBU tidak siap secara finansial, pengiriman BBM pun tertunda,” ungkapnya.
Andi Harun menegaskan, pemerintah telah menginstruksikan Kepala Bagian Ekonomi dan SDA untuk segera memetakan SPBU yang menghadapi masalah tersebut, agar bisa dilakukan pembinaan dan komunikasi lebih lanjut.
Tak hanya itu, pihaknya juga memastikan distribusi BBM di Samarinda tetap lancar, meski sebagian pasokan dialihkan ke Balikpapan untuk merespons krisis di wilayah tersebut. Ia menekankan peran strategis Samarinda sebagai penyangga distribusi energi ke daerah sekitar, seperti Tenggarong dan Kutai Barat.
“Samarinda bukan hanya harus menjamin stok untuk kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi pemasok bagi wilayah lain. Ini tanggung jawab besar bagi Pertamina dan pemerintah,” jelasnya.
Masalah pengetapan BBM turut menjadi sorotan. Meski sistem barcode telah diterapkan, masih ditemukan praktik pengisian berulang oleh oknum dengan memodifikasi kendaraan atau memanipulasi antrean.
“Sistem ini sebenarnya baik, tapi di lapangan masih ada penyalahgunaan. Satu kendaraan bisa kembali antre dan mengisi ulang dengan barcode yang sama. Ini tidak sesuai aturan,” katanya.
Dari 30 SPBU di Samarinda, hanya dua yang telah menggunakan sistem identifikasi canggih berbasis kamera dan barcode secara penuh, salah satunya SPBU Kusuma Bangsa. Pemerintah pun mendorong agar sistem ini diterapkan secara menyeluruh.
“Ada tiga opsi yang sedang kami kaji. Pertamina diminta berinvestasi untuk pengadaan alat tersebut, SPBU diwajibkan memasang sistem, atau Pemkot bantu pengadaan bila biaya terjangkau,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Andi Harun juga mengusulkan pengelolaan SPBU khusus untuk kendaraan dinas milik pemerintah. SPBU ini nantinya bisa dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau diizinkan, SPBU khusus ini akan melayani kendaraan dinas, PNS, PPPK, honorer, hingga armada operasional seperti truk sampah DLH. Ini akan mengurangi antrean di SPBU umum,” usulnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi strategi konkret dalam memperkuat sistem distribusi energi di Samarinda agar lebih tahan terhadap krisis.
“Ini bukan hanya soal mengantisipasi kelangkaan, tapi juga membenahi tata kelola distribusi BBM agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, kelangkaan BBM di Balikpapan memang sempat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Antrean panjang terlihat di berbagai SPBU hingga aktivitas warga terganggu.
Hal ini turut menjadi sorotan saat rapat bersama Komisi VI DPR RI dan Petamina di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Mei 2025, kemarin.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam mengingatkan seluruh elemen pemerintahan harus menjalankan amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat, seperti energi, tersedia secara merata dan mudah diakses.
"Ingat Asta Cita Pak Presiden Prabowo, bahwa seluruh elemen pemerintah wajib memudahkan segala kebutuhan rakyat," kata Mufti.
Menurutnya, kelangkaan di Balikpapan menunjukkan lemahnya antisipasi dari pihak Pertamina. Ia mewanti-wanti, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kelangkaan serupa bisa merembet ke daerah lain.
"Balikpapan pusatnya BBM, tapi langka. Bagaimana daerah lain? Kalau BBM gagal di Balikpapan akan jadi bom waktu, di daerah lain juga akan terjadi hal demikian," ucapnya. (*)
Editor: Redaksi
