Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Keberadaan anak jalanan dan pengemis di sejumlah persimpangan lampu merah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Shamri Saputra, menyebut persoalan ini tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota dalam hal penanganan.
“Anak jalanan ini menjadi persoalan, bukan hanya di Samarinda, tetapi juga di daerah-daerah lain. Keberadaan mereka di lampu merah cukup mengganggu,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 21 Mei 2025.
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil Satpol PP Samarinda untuk mencari solusi, termasuk upaya penertiban. Namun, terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi.
“Kendala utama yang disampaikan Satpol PP adalah tidak adanya tempat penampungan atau ‘penjara’ bagi anak jalanan dan pengemis yang ditertibkan. Selain itu, tidak ada anggaran untuk kebutuhan makan dan operasional jika mereka harus ditahan sementara di kantor,” jelasnya.
Menurut pria yang akrab disapa Shamri tersebut, hal itulah yang menjadi penghambat utama dalam proses penertiban, meskipun Satpol PP telah rutin melakukan patroli harian.
“Masalahnya bukan hanya menangkap, tapi setelah ditangkap, mereka mau ditempatkan di mana? Dan siapa yang menanggung biaya selama mereka berada di sana?” ujarnya.
Sebagai langkah sementara, ia meminta Satpol PP untuk menempatkan personel secara siaga di titik-titik lampu merah yang rawan menjadi tempat beroperasinya anak jalanan dan pengemis, khususnya di kawasan yang dianggap “menggiurkan” karena mudah mendapatkan uang.
Selain itu, Shamri juga mengimbau masyarakat Samarinda untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis di jalan.
“Bukan berarti kita tidak punya empati, tetapi ini bagian dari upaya menghentikan aksi mereka. Kalau tidak ada yang memberi, mereka akan lelah dan berhenti dengan sendirinya,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat segera menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk fasilitas penampungan dan dukungan anggaran, agar permasalahan ini dapat ditangani secara menyeluruh dan manusiawi. (*)
Editor: Redaksi
