Sigit Dorong Sinergi Perusda dan UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Kaltim
Penulis: Akmal Fadhil
7 jam yang lalu | 0 views
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk terus mendorong kolaborasi strategis antara perusahaan daerah (Perusda), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan bahwa Pemprov Kaltim perlu membuka lebih banyak ruang kerja sama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pondasi ekonomi di daerah.
Ia menuturkan, saat ini yang perlu menjadi fokus utama adalah memberdayakan UMKM lokal agar bisa menjadi bagian integral dalam rantai pasok pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Persiapan menuju IKN tidak bisa instan. Butuh kesiapan panjang dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk UMKM. Perusda bisa menjadi jembatan dalam mendukung UMKM agar naik kelas dan siap bersaing,” ujar Sigit saat diwawancarai Presisi.co, Senin, 21 April 2025. Sigit juga mengakui, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim tahun 2023 mencapai sekitar Rp7,9 triliun. Dari angka tersebut, sektor pajak masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi Benua Etam.
Karena itu, pemerintah terus mendorong pentingnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kami juga menyuntikkan dana untuk pengembangan potensi-potensi ekonomi lain agar tidak hanya bergantung pada satu sektor. Partisipasi masyarakat menjadi kunci, dan itu bisa dimulai dari kesadaran membayar pajak,” tambahnya. Sigit menilai, potensi ekonomi lokal masih bisa dikembangkan lebih jauh melalui keterlibatan aktif sektor swasta dan BUMD. Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital juga dianggap penting untuk meningkatkan literasi digital pelaku UMKM sekaligus memudahkan akses layanan publik.
“Dengan strategi ini, Kaltim tidak hanya bersiap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)