Penulis: Rafika
Presisi.co - Isu soal keahlian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perdebatan publik beberapa minggu belakangan ini.
Terbaru, akun X (Twitter) milik ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, menuding ijazah milik mantan Wali Kota Solo itu palsu.
Rismon juga mengunggah sejumlah bukti yang menurutnya menunjukkan kejanggalan pada dokumen skripsi Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mantan dosen di Universitas Mataram itu membagikan foto-foto skripsi milik beberapa alumni UGM angkatan 1980-an, di antaranya Sri Dominingsih, Sigit Hardwinarto, dan Edy Triyanto, untuk dibandingkan dengan skripsi milik Jokowi. Seluruhnya diklaim lulus pada tahun 1985.
Perbedaan paling mencolok, kata Rismon, terletak pada halaman depan dan format skripsi. Dalam dokumen milik Jokowi tertulis “skripsi” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, sementara dokumen milik rekan-rekannya menuliskan “tesis."
Selain itu, nama dosen pembimbing dalam skripsi Jokowi juga dinilai janggal, yakni Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro. Ini berbeda dengan skripsi lain yang dibimbing oleh dosen bergelar S1 dan S2.
“Pembimbing prof tu. langka klo buat S1, biasanya hanya di S2, bermain rapi tapi tidak mengindahkan norma-norma kampus,” tulis akun @dad****.
Satu lagi yang menuai tanda tanya adalah bagian tanda tangan dewan penguji. Skripsi Jokowi disebut hanya memiliki kolom tanda tangan pembimbing, tanpa mencantumkan nama-nama maupun tanda tangan penguji lainnya.
Sebaliknya, skripsi milik lulusan lain tampak mencantumkan daftar penguji lengkap dan ditandatangani secara resmi.
“Kolom tanda tangan, cuma punya Joko yg ditandatangani. Dewan Penguji skripsi Joko ga ada, yg lain ada. Dosen Pembimbing Joko Prof, yg lain S1 & S2. Anomali-anomali tersebut lazim @UGMYogyakarta?,” ungkap akun @jr_***.
Kritik juga diarahkan ke pihak kampus. Banyak warganet menilai UGM kurang responsif dan tidak terbuka dalam menanggapi keraguan publik.
Janji untuk merilis video pertemuan antara perwakilan UGM dan kuasa hukum Jokowi yang berlangsung pada 15 April 2025 pun belum direalisasikan.
“Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi, UGM seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang dijanjikan oleh para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit!," tulis @sianiparrismon dalam unggahannya seperti dikutip Sabtu (19/4/2025). (*)
Editor: Rafika
