Rocky Gerung Sebut Video Endorse Prabowo untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin Berbahaya, Kenapa?
Penulis: Rafika
Minggu, 10 November 2024 | 488 views
Presisi.co - Video yang menunjukkan dukungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, tengah menyita perhatian banyak pihak. Dalam video singkat tersebut, Prabowo meminta warga Jawa Tengah memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kontestasi Pilkasa 2024.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai ketidaknetralan Prabowo sebagai presiden RI tersebut merupakan sinyal bahaya bagi demokrasi Indonesia.
Pasalnya, sikap Prabowo yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu paslon itu berpotensi dicontoh ASN maupun penegak hukum, yang mana mereka seharusnya menjaga netralitas selama masa Pilkada 2024.
"Itu juga jadi kode aparat ASN, polisi atau tentara untuk ikut dalam barisan pengkodean itu. Itu yang kita sebut sebagai didisiplinkan oleh seseorang yang punya pangkat tertinggi. Artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai oleh Pak Prabowo," kata Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (10/11/2024).
Rocky menilai dukungan Prabowo untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu tak lepas dari pengaruh Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, video tersebut dibuat tak lama setelah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu Jokowi.
Menurutnya, Jokowi masih memiliki ambisi untuk mempertahankan kekuasannya dengan menaruh orang-orang kepercayaannya di pemerintahan, termasuk di Jawa Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.
"Jawa Tengah itu wilayah kekuasaan Jokowi secara kultural maupun secara politik. Itu harusnya tetap dikendalikan oleh dia. Jadi tetap Jokowi menginginkan supaya Jawa Tengah itu ada di dalam genggaman dia," nilai Rocky.
Ambisi Jokowi itulah yang dinilai Rocky akan mencederai demokrasi Indonesia.
"Itu akan bertentangan dengan keinginan untuk melihat kembali Indonesia ditumbuhkan melalui fasilitas-fasilitas yang kita sebut demokrasi. Demokrasi yang dihasilkan oleh percakapan bukan demokrasi hasil dari perintah," pungkasnya. (*)