Penulis: Rafika
Presisi.co - Gelar doktor yang didapat Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber daya MIneral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari Universitas Indonesia (UI), masih memicu polemik di kalangan publik.
Terbaru, organisasi Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengajukan keberatan kepada UI terkait pencatutan nama organisasi mereka dalam disertasi doktoral Bahlil.
Adapun judul disertasi Bahlil "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".
Jatam menyatakan tidak pernah memberikan izin tertulis maupun lisan kepada Bahlil untuk menggunakan organisasi mereka sebagai narasumber dalam disertasi Ketum Golkar tersebut.
Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, mempertanyakan proses pengecekan dan verifikasi yang dilakukan oleh UI dalam menyetujui disertasi doktoral yang mencantumkan nama Jatam tanpa izin resmi dari organisasi.
Melky mengkhawatirkan adanya proses ketidakjujuran akademik dalam penyusunan disertasi Bahlil.
"Kami tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam disertasi tersebut," ujar Melky dalam surat keberatan yang disampaikan kepada UI.
Dikatakan Melky, Jatam memang sempat memberikan persetujuan untuk wawancara dengan seseorang bernama Ismi Azkya yang tengah mengerjakan penelitiannya. Ismi Azkya adalah seorang peneliti di Lembaga Demografi UI.
Adapun penelitian yang dikerjjakan Ismi adalah terkait dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang. Saat itu, Jatam mengaku tidak diberitahu bahwa hasil dari wawancara tersebut dijadikan data untuk disertasi Bahlil.
Jatam pun baru tahu organisasi mereka menjadi informan utama disertasi Bahlil setelah sidang disertasi terbuka di UI digelar.
Usai sidang tersebut, Jatam sempat menghubungi Ismi. Awalnya, pesan dari jatam diabaikan oleh Ismi. Namun, Jatam kemudian mendapat konfirmasi bahwa data yang dikumpulkan Ismi tidak digunakan dalam disertasi Bahlil. Tak lama kemudian. Ismi memblokir kontak pegiat Jatam yang menghubunginya.
"Perguruan tinggi sekelas UI seharusnya lebih teliti dalam mengawasi etika penelitian dan verifikasi sumber data,” tambah Melky.
Jatam berharap UI segera menanggapi keberatan ini dan meninjau kembali disertasi Bahlil Lahadalia. Mereka juga meminta UI untuk memperbaiki sistem verifikasi akademis agar kasus serupa tidak terulang, demi menjaga marwah dan integritas ilmiah perguruan tinggi. (*)
Editor: Rafika
