Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Kalimantan Timur (PWNU Kaltim) bekerja sama dengan Kemendikbudristek RI, menggelar dialog kebudayaan bersama figur yang akan memimpin Kaltim.
Acara bertajuk 'Penguatan Kebudayaan dan Masyarakat Adat Dalam Pemeliharaan dan Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Provinsi Kaltim' itu berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 4 Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul).
Seno Aji dengan Hadi Mulyadi saling mengungkapkan visi dan misi untuk membangun Kaltim menjadi lebih baik. Terutama, dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian dalam berbagai macam kebudayaan di Kaltim.
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unmul, Alamsyah mengatakan pengaplikasian dari kondisi kebudayaan yang ada di Kaltim masih belum maksimal. Terutama, dalam konteks penggunaan bahasa daerah.
"Kalau dalam perspektif teoritis, bahasa adalah jantungnya budaya. Asimilasi kebudayaan di lingkungan ini sangat besar, maka dari itu perlu penguatan dan proteksi untuk menjaga bahasa daerah tersebut," ucapnya pada Kamis, 5 September 2024.
Ia mengatakan, butuh dorongan dari calon terpilih atau pemerintah untuk menciptakan sebuah wadah pengembangan budaya yang holistik.
Karena, segmen kebudayaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggaet pemilih muda dalam menentukan pasangan calon dengan ide-ide yang dimiliki.
Melalui kondisi tersebut, Calon Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menyatakan budaya lokal tidak hanya mencakup seni dan adat istiadat, tetapi juga terhubung erat dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Namun, ia mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
"Banyak yang sudah dijalankan, tapi belum ada yang tuntas. Ada beberapa daerah yang perlu dilanjutkan usahanya agar pelestarian ini berjalan maksimal," jelasnya.
Ia menekankan, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga masyarakat. Hadi mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk harus tetap terkendali agar budaya dan lingkungan setempat tidak tergerus.
"Kita harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pelestarian budaya. Penduduk yang masuk ke wilayah ini harus tertata dengan baik, agar pembangunan tidak mengorbankan identitas budaya yang ada," tambah Hadi.
Disisi lain, Calon Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan pemerintah daerah yang nantinya terpilih harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjaga eksistensi masyarakat adat di tengah arus pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.
“Kalau kita sudah diberi amanat oleh masyarakat, itu merupakan kewajiban kita untuk melestarikan masyarakat adat dan kebudayaan mereka. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga sesuai dengan undang-undang yang ada,” kata Seno dalam dialog tersebut.
Seno Aji menekankan perlunya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang hingga kini masih tertunda. Ia mengakui, meski sudah ada beberapa regulasi, namun tidak ada peraturan yang spesifik terkait masyarakat adat.
“Kita punya Perda, tapi kita butuh undang-undang yang spesifik soal masyarakat adat. RUU ini sudah 14 tahun tertunda, dan inilah yang harus segera diselaraskan dengan undang-undang yang ada. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, kita bisa lebih optimal dalam melestarikan masyarakat adat dan kebudayaan mereka,” jelasnya. (*)
Editor: Redaksi
