Puluhan Ibu-ibu di Samarinda Demo di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Tuntut Pendidikan Gratis
Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Rabu, 24 Juli 2024 | 381 views
Aksi ibu-ibu yang berlangsung di depan pagar Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jawa pada Rabu, (24/7/2024). (Gio/Presisi.co)
Samarinda, Presisi.co – Puluhan ibu-ibu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada pada Rabu, 24 Juli 2024, menuntut pendidikan gratis. Aksi ini digelar dengan membawa spanduk dan sayur-sayuran yang diletakkan di depan gerbang kantor gubernur.
Rina Zainun, salah satu peserta aksi, menyuarakan keresahan mereka terhadap pungutan liar yang masih terjadi di sekolah-sekolah.
"Saat PPDB, harusnya dijelaskan sekolah gratis itu seperti apa. Karena di mindset para orang tua, sekolah gratis itu artinya tidak ada pembelian seragam, buku, atau apapun," kata Rina.
Rina mengungkapkan bahwa ibu-ibu sering diminta membeli barang-barang seperti buku paket, seragam, bahkan kursi untuk sekolah.
"Ada yang sampai disuruh membeli kursi dengan harga hampir dua juta. Ini yang harus disampaikan, bahwa ada buku wajib yang dijamin oleh Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)," ujarnya.
Menurut Rina, biaya untuk membeli buku paket tidaklah murah, terutama bagi ibu-ibu yang kurang mampu.
"Ada orang tua yang sehari-harinya memetik kangkung di kebun orang lain dan menjualnya dengan keuntungan kecil. Itu saja sudah susah untuk makan sehari-hari, apalagi harus membeli kursi seharga dua juta atau buku," ungkapnya.
Ia juga menyayangkan tindakan sekolah yang menekan wali murid untuk membayar iuran dan membeli buku paket serta seragam khusus.
"Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Kami berharap ini kali terakhir kami menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak sekolah," tegasnya.
Rina berharap polemik ini segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan meminta agar pihak sekolah tidak lagi mengintimidasi wali murid yang berani bersuara.
"Jangan lagi diminta untuk menghapus berita atau mengklarifikasi di media sosial yang justru membuat polemik berkelanjutan," pungkasnya. (*)