Penulis: Rafika
Presisi.co - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, melontarkan sejumlah kritikan kepada eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang digadang-gadang akan kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada 2024 mendatang.
Pernyataan ini disampaikan William tak lama setelah Litbang Kompas merilis hasil survei Pilkada DKI Jakarta yang mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mendapatkan angka elektabilitas yang cukup rendah, yakni hanya 1 persen.
Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tertinggal jauh dibandingkan Anies Baswedan yang menempati posisi pertama dalam jajak pendapat tersebut dengan perolehan elektabilitas 29,8 persen. Lalu, disusul eks Gubernur DKI sekaligus Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan 20 persen suara.
Dalam pernyataannya, William memberikan kritikan terhadap sejumlah program gagasan Anies Baswedan yang dinilai selama menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta periode 2017-2022.
Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan agar masyarakat memilih calon pemimpin dengan kemampuan mumpuni dan keberanian untuk membenahi program-program pendahulunya, khususnya sejumlah kebijakan Anies yang dinilai berantakan.
Menurut William, Anies cenderung mengklaim hasil pekerjaan orang lain, melakukan rebranding, dan menjadikannya sebagai bahan kampanye kesuksesannya.
Salah satu kebijakan bermasalah Anies yang paling mencolok adalah pendataan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," ujar William disadur dari Suara.com, Sabtu (20/7/2024).
Selain itu, William menyebut Anies enggan melanjutkan sejumlah program lain yang telah berjalan dengan baik. Misalnya, pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan RPTRA.
"Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan kota Jakarta justru tidak dilanjutkan, serta program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," tutur William.
Lebih lanjut, William mengatakan Anies melakukan rebranding program KJP yang sudah dibuat oleh Jokowi pada saat menjabat dengan mengubahnya menjadi KJP plus.
"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," pungkas William. (*)
Editor: Rafika
