Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Potensi terjadinya fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 semakin nyata.
Dari 55 kursi di DPRD Kaltimm, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, telah mengantongi dukungan 42 kursi DPRD dari enam partai politik.
Sementara itu, tiga partai besar lainnya, yaitu PDI-Perjuangan (9 kursi), PPP (2 kursi), dan Demokrat (2 kursi), masih belum menentukan arah dukungan mereka.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi bakal pasangan calon lainnya, Isran Noor-Hadi Mulyadi. Hingga saat ini mereka belum mendapat dukungan dari partai politik manapun.
Muhammad Jamal Amin, Dosen Program Sarjana & Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman (Unmul), menyoroti situasi ini.
Menurutnya, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, duet petahana yang kembali mencalonkan diri, berada di bawah tekanan waktu dengan batas pendaftaran.
"Artinya sekarang berlomba dengan waktu. Isran Noor dan pasangannya, yang santer disebut Hadi Mulyadi, harus segera mendapatkan kepastian dukungan," kata Jamal, saat dihubungi via saluran telepon.
Untuk mengusung calon, minimal dibutuhkan 11 kursi atau 20 persen dari kursi DPRD Kaltim. Jika tidak, bisa terjadi hanya satu pasangan calon, yaitu Rudy Mas'ud-Seno Aji melawan kotak kosong.
Jamal Amin juga menekankan pentingnya penguatan demokrasi dan kaderisasi partai politik dalam kondisi perpolitikan jelang Pilkada 2024.
Ia berpendapat, fenomena kotak kosong merupakan indikator kegagalan partai politik dalam menciptakan kader pemimpin yang kompeten.
"Kalau hanya ada satu calon melawan kotak kosong, itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam menciptakan kader pemimpin. Ini tidak sehat bagi demokrasi dan tidak mendidik masyarakat," jelasnya.
Dalam upaya memenangkan kontestasi, program yang jelas dan konsep keberlanjutan yang kuat dinilai penting untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik.
Jamal Amin berharap PDIP, Demokrat, dan PPP dapat mengusung Isran Noor sebagai calon kuat yang telah terbukti kinerjanya. Sehingga persaingan yang sehat dapat tercipta dan masyarakat memiliki pilihan yang lebih baik.
"Kalau ada minimal dua calon, masyarakat bisa membandingkan visi dan misi mereka. Ini akan lebih mendidik dan sehat bagi demokrasi," ucap Jamal.
Lebih lanjut, Jamal Amin juga mengingatkan akan bahayanya politik uang yang dapat merusak demokrasi.
"Politik uang adalah benih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik harus mendorong pemilu yang jujur, berintegritas, dan bermartabat," pungkasnya. (*)
Penulis: Gio
Editor: Ridho M
