Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Dalam upaya mengatasi perubahan iklim, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulita Manalu, menargetkan pengurangan polusi udara akibat banyaknya kendaraan berbahan bakar fosil. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) dengan anggaran sebesar Rp 110 miliar.
"Jika penggunaan kendaraan pribadi berkurang, maka polusi dari kendaraan pribadi akan berkurang pula, digantikan oleh satu kendaraan umum berbasis massal," ujar Manalu melalui telepon pada Senin (27/5/2024).
Dishub Samarinda berencana merealisasikan BRT pada tahun 2025, jika mendapat persetujuan. "Dishub akan memaparkan rencana ini kepada wali kota dengan harapan bisa membeli bus sendiri," tambahnya.
Sebagai referensi, Dishub Samarinda telah mengunjungi Aceh pada 2 Mei lalu untuk mempelajari sistem manajemen dan operasional layanan angkutan massal di Kota Banda Aceh.
Dishub berharap pengadaan BRT akan mendorong masyarakat memaksimalkan penggunaan kendaraan umum. Misalnya, anak-anak SD dan SMP diharapkan diantar ke halte terdekat yang dilalui angkutan umum, bukan langsung dengan kendaraan pribadi.
Langkah lainnya adalah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang larangan parkir di tepi jalan bagi kendaraan roda empat dan dua, serta menggalakkan program "one day one public transport".
"Bagi penyedia layanan, ini menjadi keharusan. Ketika terjadi kemacetan, masyarakat bisa memilih menggunakan angkutan umum daripada terjebak macet dengan kendaraan pribadi," jelasnya.
Namun, pengadaan BRT membuat Dishub berperan ganda sebagai regulator dan operator.
"Karena belum terbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), beban kerja akan meningkat. Beban kerja ini harus dihitung dengan cermat," katanya.
Selain keterbatasan anggaran dan belum terbentuknya UPTD yang akan menangani tujuh trayek dan enam feeder yang direncanakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pengadaan lahan untuk pembangunan pool bus juga menjadi kendala.
"Banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika kita membeli bus sendiri, tergantung keputusan wali kota. Pertimbangan-pertimbangan ini akan kami sampaikan kepada wali kota," ungkapnya.
Sebagai contoh, rute BRT yang direncanakan adalah dari Terminal Lempake ke Bandara APT Pranoto, dengan titik awal di Terminal Lempake, menuju Bandara APT Pranoto, dan kembali lagi ke Terminal Lempake. (*)
