Penulis: Rafika
Presisi.co - Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) menyoroti kondisi memprihatinkan yang terjadi di Provinsi Papua, di mana insiden-insiden pembunuhan di luar proses hukum terus terjadi dalam konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun antara kelompok separatis dan aparat militer Indonesia.
Keprihatinan tersebut diungkapkan Komisi HAM PBB, pada Kamis (28/3). Dalam laporan yang mereka rilis, Komite HAM PBB mengaku prihatin atas jumlah laporan yang tak terhitung tentang pembunuhan di luar hukum serta kasus-kasus penghilangan paksa yang menimpa anggota masyarakat adat Papua.
Meski pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menginvestigasi kasus-kasus ini, kenyataannya hal tersebut masih jauh dari realisasi.
Komisi HAM PBB juga menyambut baik keputusan Mahkamah Agung yang menegaskan hukuman terhadap enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap empat warga Papua di Timika. Namun, komite HAM PBB juga menyoroti kurangnya informasi mengenai berbagai kasus lain yang juga memerlukan perhatian serius.
Rekomendasi dari Komisi HAM PBB adalah agar pemerintah Indonesia segera menyelidiki segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, penganiayaan, serta pembunuhan di luar proses hukum.
Laporan ini juga meminta Indonesia “untuk memperkuat upaya mengakhiri impunitas dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.”
Provinsi Papua, yang kaya akan sumber daya alam, telah menjadi saksi kekerasan antara kelompok separatis bersenjata dan aparat militer sejak bekas wilayah kolonial Belanda itu berada di bawah pemerintahan Indonesia dalam pemungutan suara yang diawasi oleh PBB pada tahun 1969.
Ketegangan konflik ini telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2018, dengan serangan-serangan yang lebih mematikan seringkali datang dari para pejuang pro-kemerdekaan. (*)
Sumber: VOA Indonesia
Editor: Rafika
