Penulis: Sonia
Samarinda.Presisi.co – LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI Samarinda menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan fokus tema "Manajemen Kinerja Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024" di KampuspuslatbangKDOD Kota Samarinda pada Kamis, 14 Maret 2024.
Walikota Samarinda, Andi Harun, hadir sebagai pemateri dalam pelatihan ini. Dalam penyampaian materinya, ia menekankan bahwa meningkatkan kinerja pemerintah memerlukan harmonisasi khusus dengan regulasi yang berlaku agar sesuai dengan peradaban global.
"Proses kerja harus berdampak dan bertumbuh. Saya berusaha menerapkan energi ini ke dalam kinerja kita. Untuk itu, kita berangkat dari yang namanya human performance. Kinerja ini sudah diatur dalam PermenPANRB No 6 Tahun 2022 mengenai kinerja Organisasi dan Individu. Pengelolaan kinerja pegawai mengalami perubahan dari Permen PAN No. 8/2021 menjadi Permen PAN & RB No. 6/2022, yang menggunakan kuadran kinerja, metode cascading, tanpa persyaratan pembobotan untuk kinerja. Dengan begitu, penerapannya akan menjadikan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) sebagai yang terbaik," jelasnya.
Andi Harun memulai pemaparannya dengan menekankan bahwa regulasi menawarkan penilaian kinerja para pegawai. Semua kesenjangan antara kinerja dengan hasilnya harus dapat diselesaikan, yang berarti ada output yang terlihat dari kinerja yang telah dilakukan, baik dari kinerja organisasi maupun individu.
Ia menggarisbawahi tiga kebutuhan yang menjadi dasar kinerja, yaitu "need for achievement," "need for affiliation," dan "need for power." Dasar ini sebagai acuan untuk mempertegas kinerja sesuai dengan standar SOP, peraturan kerja, dan kinerja.
"Ada 3 dasar kinerja yang dapat dilakukan: pertama, keinginan untuk berprestasi (need for achievement), kedua, kebutuhan afiliasi atau kerja sama (need for affiliation), dan ketiga, kebutuhan kekuasaan (need for power). Kita harus menunjukkan kinerja kita lewat SOP, kualitas, kuantitas, tanggung jawab, dan kerjasama," tegasnya.
Salah satu indikator yang ditonjolkan adalah integritas yang tinggi, meskipun terkesan sulit diterapkan karena kendala seperti banyaknya regulasi yang saling bersinggungan atau tidak sesuai antara UU dan Permen. Lebih lanjut, implementasi kemampuan pada era 4.0 ini masih kurang maksimal, sementara sekarang para pegawai sudah dituntut untuk mengimplementasikan pada era 5.0.
"Mulai hari ini, saya ajak kita semua untuk bertekad mengembangkan diri. Mari implementasikan performa kita pada era yang lebih tinggi. Kita sudah bukan jejak era 4.0 lagi, padahal itu saja kurang maksimal. Kita sudah dihadapkan dengan era 5.0, maka kita harus paham untuk menerapkan sistem ini," katanya..
Orang nomor satu di Samarinda itu juga menekankan pada PKA Angkatan 1 ini untuk komitmen pemangkasan dan penyederhanaan birokrasi sebagai bentuk usaha menghadapi tantangan global yang tinggi hingga mampu mengimplementasikan sebagaimana tuntutan di era ini.
"Birokrasi dan reformasi ini bukan tumpukan kertas. Masih banyak yang menyusun laporan hanya sebagai formalitas administratif. Pelatihan ini kita lakukan untuk membawa proyek aksi perubahan untuk menyusun performance yang baik," tegasnya.
Sebagai kepala daerah, Andi menyatakan bahwa dirinya adalah gambaran dari daerah yang dipimpinnya. Saat ini, penilaian didasarkan pada kinerja, bukan hal lain. Komitmennya sebagai pimpinan daerah adalah hal yang penting.
"Sekarang, saya katakan bahwa pendekatan emosional untuk promosi suatu jabatan itu tidak ada. Kita tidak mengenal KKN, yang kita lihat adalah kinerjanya. Di era kepemimpinan saya ini, saya katakan tegas bahwa itu (pendekatan emosional) adalah hal yang tidak berharga. Saya sudah membayangkan betapa rusaknya sistem pemerintahan seperti itu. Kita jangan jadi orang yang menghianati," tutup Andi Harun. (*)
Editor: Redaksi
