search

Daerah

Realisasi Belanja RendahAPBNPemprov Kaltim

Respons Pemprov Kaltim Terkait Keluhan Presiden Joko Widodo Soal Realisasi Belanja Rendah

Penulis: Redaksi Presisi
Jumat, 01 Desember 2023 | 453 views
Respons Pemprov Kaltim Terkait Keluhan Presiden Joko Widodo Soal Realisasi Belanja Rendah
Momen Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni Rapat Pimpinan (Rapim) tepatnya di Hotel Puri Senyiur Kota Samarinda, Selasa (21/11/2023) lalu.

Samarinda, Presisi.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan soal realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang tercatat masih rendah. 


Sisa waktu tahun 2023 yang tersisa hitungan tiga minggu lagi.


Realisasi belanja pemerintah daerah baru mencapai 64 persen per akhir November 2023. 


Jokowi juga menyinggung realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 76 persen. 


Catatan ini menjadi atensi Jokowi dan mengaku langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


"Menteri Keuangan saya telepon. Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan saya telepon tapi gak telepon pak Gubernur BI, nanti intervensi. Menteri Keuangan saya telepon ini kondisinya seperti apa," jelas Jokowi, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (29/11/2023) malam.


Ia mengajak seluruh perbankan harus prudent atau berhati-hati


Serta berpesan agar kredit perbankan dapat didorong lagi, terutama bagi UMKM.


Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan saldo kas pemerintah masih cukup tinggi per Oktober 2023. 


Hal ini terungkap dalam rilis APBN Kita, Jumat (24/11/2023). 


Dengan besarnya saldo ini, Kemenkeu menilai perlu percepatan belanja dan investasi saldo kas masih relatif tinggi.


Meski saldo per akhir Oktober turun Rp64,37 triliun dibanding bulan September 2023. 


Saldo Kas per 31 Oktober 2023 Sebesar Rp524,59 triliun. 


"Saldo Kas pada akhir Oktober turun Rp64,37 triliun dari akhir September 2023," papar Kemenkeu.


Menanggapi itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut untuk tahun 2024, ia menginginkan adanya lelang dini atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kaltim. 


Selama ini dana transfer pusat yang datang secara tiba-tiba, menjadi salah satu kendala dalam proses realisasi anggaran. 


"Nanti kita biasanya yang bikin lama itu adalah ketika ada kurang bayar, ada transfer masuk tiba-tiba dari pusat dan juknisnya juga terlambat. Nah itu yang yang bikin kita terlambat lagi, jadi untuk solusinya uang kita di APBD kita habiskan cepat. Kalau seandainya datang uang pusat, kita sudah bisa fokus ke sana," ujarnya.


Pemprov Kaltim sendiri menyatakan berhasil menyerap anggaran belanja daerah (ABPD) sebesar 72 persen hingga akhir November 2023.


Angka ini melebihi rata-rata nasional yang hanya mencapai 62 persen


Menurut Akmal Malik, target penyerapan ABPD Kaltim pada tahun 2023 sesuai prognosis yakni 93 persen serta optimis dapat tercapai. 


Ia juga menyatakan secara pembangunan fisik, hampir semua proyek yang dianggarkan telah selesai.


"Yang perlu diselesaikan ialah pertanggungjawaban. Kami sudah berada di jalur yang diharapkan (on the track), bahkan melampaui estimasi yang telah kami tetapkan," tegas Dirjen Otda Kemendagri ini. 


Kendala yang sering terjadi dalam penyerapan ABPD Kaltim, diakui ada keterlambatan karena kekurangan pembayaran atau transfer dana dari pusat yang tiba-tiba.


Seringkali membuat kesulitan dalam menyusun rencana, termasuk penundaan pada pedoman teknis (juknis). 


"Solusi yang kami ajukan adalah memprioritaskan penggunaan dana lebih awal, sehingga jika ada pencairan dana dari pusat, kami dapat lebih fokus dalam penggunaannya," tandasnya.


Sementara itu, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menegaskan progres Kaltim termasuk provinsi yang tinggi realisasi terkait APBD, terhitung hingga Oktober 2023 sudah mencapai 72 persen.


"Dalam rapim beberapa hari yang lalu prognosis kita sampai dengan akhir tahun tuh 93 persen dengan APBD Rp 25 triliun kita bisa prognosis 93 persen itu sudah luar biasa sekali ya, tahun lalu kita 84 persen ya Posisi sekarang 72 persen," terangnyam 


"Saat ini tinggal proses pembayaran dan penyelesaian pekerjaan saja," imbuh Sekdaprov Sri Wahyuni.


Sebelumnya diberitakan, Rapat pimpinan (Rapim) evaluasi realisasi APBD Kaltim 2023 kembali digelar Pemprov Kaltim tepatnya di Hotel Puri Senyiur Kota Samarinda, Selasa (21/11/2023). 


Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin rapat mengaku senang.


Karena realisasi serapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim mengalami perkembangan yang signifikan sejak beberapa bulan lalu. 


Sebelumnya, 22 OPD serapan realisasi anggarannya masih di bawah 58 persen. Namun kini hanya tersisa 12 OPD saja. 


"Hari ini kami bahagia, senang, karena progress-nya OPD mengalami perbaikan dari beberapa bulan lalu. Dulu ada 22 OPD yang masuk zona merah, sekarang sisa 12," sebut Akmal Malik usai rapat.


Ditegaskannya juga, dari sisa 12 OPD yang realisasi anggarannya masih rendah juga akan semakin berkurang. 


Akmal Malik menyebut, ini kondisi yang memang menjadi bahan perbaikan ke depan. 


"Kami tadi sudah mengambil langkah-langkah. Misalnya mengidentifikasi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran jadi ini 3 komponennya," imbuh Akmal Malik. 


Persoalan yang ditemukan di perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran. 


Akmal Malik menyebut, masing-masing persoalan sangat kasuistik, sehingga, pihaknya akan terus melakukan evaluasi. 


"Yang jelas berkurang. Kami perkirakan, realisasi anggaran Kaltim nanti ada di posisi 93 persen. Jadi ini naik dibanding tahun-tahun sebelumnya," tandas Akmal Malik. 


"Selain itu, OPD juga ada yang tidak konsisten membuat anggaran kas. Harusnya tiap 3 bulan, OPD kan diminta mengajukan anggaran. Misal triwulan I butuh sekian, dan seterusnya," sambungnya.


Akhirnya pada tahun 2024 mendatang, pihaknya akan menerapkan sistem merit dalam pengelolaan anggaran. 


Akan ada sanksi untuk OPD yang penyerapan anggarannya rendah. 


"Toh yang buat perencanaan itu kan mereka (OPD) sendiri. Itu nanti 2024 dilaksanakan," kata Akmal Malik. 


Terkait sanksi apa yang akan didapatkan OPD, Akmal Malik mengatakan bisa berupa pengurangan anggaran atau dipindahkan ke OPD lain. 


Kegiatan yang ada di OPD harus berorientasi ke program prioritas. 


Sehingga, alokasinya akan lebih fokus mengarah ke sana dan dampaknya juga lebih besar. 


"Memang kita harus sering ketemu OPD agar mereka bisa lakukan konsultasi. Kami harap ada pendampingan, yang masih kurang (realisasinya) kami dampingi," pungkasnya 


Akmal Malik juga punya rencana membentuk tim agar bisa mendampingi OPD yang realisasi serapan anggarannya rendah, agar bisa diketahui, OPD mana yang kuat untuk mengelola anggaran. 


"Nanti kami buat tim khusus. Isi tim ada dari keuangan, biro hukum, Bappeda, sekretariat, pokoknya internal yang biasa mengawal OPD dari perencanaan," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Biro Adbang Setdaprov Kaltim Irhamsyah menambahkan Rapim kedua di masa Pj Gubernur Akmal Malik mencoba melakukan evaluasi terhadap realisasi baik pendapatan, belanja, maupun barang jasa.


"Bulan November ini kita coba melihat prognosis, sampai sejauh mana prediksi, estimasi OPD kita terkait serapan anggaran," sebutnya.


"Rata-rata kita optimis ya, saya sampaikan tadi hampir 93 persen terserap sampai akhir tahun anggaran," sambung pria yang akrab disapa Iing ini.


Biro Adbang juga optimis pada Desember mendatang saat evaluasi kembali atau digelarnya Rapim untuk memfinalkan prognosis, bakal tercapai atau bisa saja bertambah persentase serapan.


"Sangat pesat berkurang, semula bulan lalu ada 22 OPD, sekarang sudah tinggal 12 OPD. Ada peningkatan kawan-kawan bergeser ke zona kuning dengan tingkat serapan signifikan," jelasnya


Iing juga menegaskan, soal pengawalan terhadap OPD yang dilakukan pengawalan oleh Pj Gubernur karena masih ada kendala anggaran kas teralokasi di Triwulan IV tetapi sudah ada kegiatan di Triwulan III.


Sehingga, nantinya setelah kegiatan fisik selesai, tinggal dilakukan pembayaran.


"Makanya kegiatan sudah terlaksana tetapi serapan realisasi anggaran belum. Kegiatan fisik tinggi, tetapi realisasi keuangan yang kecil. Di triwulan IV baru dibayarkan. Beberapa OPD memang, terlebih yang menangani infrastruktur misalnya, jadi bekerja dulu baru kita bayar, jadi memang di injury time di triwulan IV baru ada realisasi keuangan besar," pungkasnya.