Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co - Hingga bulan Oktober ini, tingkat inflasi di Kutai Kartanegara (Kukar) terbilang cukup rendah dan stabil. Bahkan belum lama ini, Pemkab Kukar mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menekan laju inflasi daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengungkapkan kunci kesuksesan Pemkab Kukar dalam mengendalikan laju inflasi dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar yang juga dihadiri Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Sunggono menyatakan bahwa Kukar telah menyusun roadmap pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024. Peta tersebut menguraikan langkah-langkah dan rencana yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan laju inflasi di Kukar.
"Memang Kukar telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi,"ujar Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara itu, Selasa (17/10/2023).
Sunggono membeberkan bahwa Pemkab Kukar telah mengambil 6 langkah konkret dalam mengendalikan inflasi. Di antaranya, mengadakan operasi pasar murah dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Perum Bulog cabang Samarinda.
Program ini telah dilaksanakan di 52 titik lokasi, dan data kegiatan operasi pasar pada bulan September 2023 menunjukkan bahwa sekitar 84,093 kg komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu telah terjual.
Langkah kedua adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor untuk memastikan tidak ada penimbunan barang. Selanjutnya, menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas guna memastikan kelancaran pasokan.
Langkah keempat ialah melaksanakan gerakan menanam untuk peningkatan produksi pertanian, merealisasikan belanja tak terduga, dan subsidi ongkos angkut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pengendalian inflasi ini, selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa," harapnya.
Lebih lanjut Sunggono menuturkan bahwa Kukar memang telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Status tersebut bukan disebabkan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga kesehatan di Kukar.
Oleh karena itu, Sunggono juga menyusun strategi untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) guna merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan hingga desa, yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.
Selain di tingkat desa, Dinas Perhubungan Kukar juga akan diberi alokasi dana untuk memfasilitasi pengangkutan barang dan orang ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau untuk mendapatkan pasokan pangan.
Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan yang disalurkan kepada para nelayan, termasuk bantuan bahan bakar minyak (BBM).
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga mengimbau agar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kukar agar dapat mencapai target capaian kinerja mereka dalam melakukan sertifikasi halal terhadap 60 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kukar.
"Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal," tutupnya. (Adv)
Editor: Rafika
