Penulis: Cika
Presisi.co - Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU dan Perkim) untuk membahas lambatnya penyerapan anggaran APBD 2023.
Asti mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas PU dan Perkim untuk menanyakan perihal kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang menyangkut sarana dan prasarana.
"Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil OPD terkait (PU dan Perkim) sebagai pelaksana kegiatan, apa yang menjadi kendala selama ini, sehingga penyerapan anggaran belum maksimal," kata Asti, Kamis (20/07/2023).
Menurut Asti, lambatnya penyerapan anggaran APBD 2023 menjadi perhatian serius DPRD Kutim. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 5,9 triliun tersebut merupakan dana yang sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
"Belanja modal Kutim masih berada di 3,09 persen sementara ini sudah mau memasuki akhir bulan Juli. Ini sangat di sayangkan jika pelaksanaannya harus dikejar jelang akhir tahun," ujar Asti.
Ia berharap, rapat koordinasi dengan Dinas PU dan Perkim dapat memberikan solusi untuk mempercepat penyerapan anggaran APBD 2023.
"Jangan sampai ini terjadi SILPA lagi. Kami inginkan semuanya bisa terealisasi, karena dampaknya tidak hanya bagi pemerintah dan DPRD Kutim, namun masyarakat secara luas," kata Asti.
Terkait penggunaan hak angket, Asti mengatakan pihaknya akan mempertimbangkannya jika alasan Dinas PU dan Perkim tidak realistis.
"Kalau mereka realistis saja, saya kira dapat dipertimbangkan untuk diterima. Namun jika alasan nyeleneh mungkin saja (hak angket) dilakukan," pungkas Asti.
