Penulis: Cika
Presisi.co - Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah yang konkret, strategis, dan efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2024.
Hal ini disampaikan David Rante mewakili Fraksi KIR dalam Rapat Sidang Paripurna ke-18 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, Senin (17/7/2023).
"Fraksi KIR meminta pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah yang konkret, strategis, dan efektif baik dalam penyusunan dan pembahasan APBD 2024 maupun dalam pelaksanaan APBD 2024," kata David.
Selain itu, Fraksi KIR juga meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun 2023 agar tidak ada Silpa.
"Semua program dan kegiatan APBD 2023 dapat terlaksana dan tidak ada lagi yang menjadi Silpa," tegas David.
David juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan melakukan penyempurnaan melalui optimalisasi program untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan penciptaan daya saing.
"Dengan melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan yang tertuang dalam APBD Kutim," ujarnya.
Di akhir penyimpanannya, David meminta pemerintah daerah untuk menyajikan data yang diperlukan dalam pembahasan KUA dan PPAS 2024 dengan baik dan mendetail.
"Dalam pembahasan KUA dan PPAS, pemerintah dapat memberikan data yang diperlukan dan dapat disajikan dengan baik serta mendetail. Sesuai dengan system yang ada dan dapat dipahami serta dimengerti secara praktis," pungkasnya.
