Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan masih belum mencapai tingkat optimal.
"Meskipun regulasi mengamanatkan alokasi 20 persen untuk pendidikan, kami berharap bahwa anggaran ini dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.
Sutomo Jabir menunjukkan bahwa melalui kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2022, DPRD Kaltim telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim bahwa pelaksanaan alokasi tersebut belum optimal.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa sarana dan infrastruktur pendidikan masih tidak merata. Dia menyatakan bahwa sektor pemberian beasiswa juga belum merata, terutama di sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran, yang diakibatkan oleh kekurangan informasi.
"Masih terdapat kesenjangan dalam sarana dan prasarana sekolah. Banyak kegiatan yang belum merata, seperti dalam hal digitalisasi," tambahnya.
Menurut Sutomo Jabir, alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD Kaltim seharusnya memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan pendidikan di wilayah ini. Namun, dia mengakui bahwa dampak nyata dari alokasi tersebut belum terlihat dengan jelas.
"Meskipun jumlah alokasi sudah besar, tetapi pengaruhnya masih belum begitu terasa," ungkapnya.
Oleh karena itu, sebagai bagian dari rekomendasi yang telah diberikan pada Rapat Paripurna ke-16 pada tanggal 22 Mei, DPRD Kaltim mendorong agar sektor pendidikan dapat memanfaatkan alokasi anggaran dengan lebih efektif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait kondisi infrastruktur pendidikan. Bangunan sekolah yang kurang layak masih menjadi masalah serius.
"Sebenarnya, alokasi 20 persen dari APBD dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan mutu pendidikan di Kaltim," ujar Hasanuddin.
Dia juga menegaskan bahwa dengan anggaran pendidikan yang cukup besar, seharusnya ada perhatian lebih terhadap guru honorer yang masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan peran mereka
"Guru honorer seharusnya mendapat perhatian lebih. Mereka adalah garda terdepan dalam membentuk generasi berbudi luhur dan memiliki peran kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan lokal," tambah Hasanuddin.*
(*)
Penulis: Redaksi
