Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur kembali mengulas performa Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menggarisbawahi pentingnya badan pengelola ini dalam menjalankan perannya dengan lebih efektif.
"Badan pengelola perlu memberikan ruang bagi evaluasi, namun dengan tetap mengacu pada ketentuan persyaratan penerimaan Beasiswa Kaltim Tuntas," ujar Salehuddin dalam pernyataannya di Samarinda, pada hari Rabu.
Salehuddin menyampaikan pandangannya bahwa setiap pendaftar tidak selalu berhak untuk memperoleh bantuan beasiswa dari APBD Kaltim. Kendala dapat timbul karena kelengkapan dokumen atau persoalan teknis lainnya.
Dalam konteks ini, ia memberikan data bahwa sebanyak 15.745 mahasiswa telah mendaftar resmi untuk Beasiswa Kaltim Tuntas, sementara 29.297 mahasiswa telah mengajukan permohonan Beasiswa Stimulan hingga batas pendaftaran pada 31 Maret 2023. Lebih lanjut, pada tanggal 7 April 2023, tercatat sebanyak 202.062 pendaftar untuk Beasiswa Stimulan.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi IV telah mengingatkan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas untuk mewujudkan proses interaksi yang lebih efektif, terutama bagi keluarga yang tidak mampu dan para veteran.
Salah satu contoh adalah memastikan adanya mekanisme umpan balik bagi para pendaftar yang menghadapi masalah dalam registrasi. Dengan demikian, pihak pengelola dapat merespons permasalahan tersebut tanpa perlu menunggu hingga ada putusan akhir, misalnya ketidakberhakkan atau kesalahan input data.
Salehuddin, seorang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara (Kukar), menegaskan bahwa Badan Pengelola Beasiswa Tuntas telah diingatkan berkali-kali untuk menjalin interaksi atau komunikasi dengan pendaftar selama proses pengajuan beasiswa. Selain itu, ia mendorong pengelola untuk mengembangkan sistem yang mendukung proses interaksi ini, sehingga dapat mempermudah penyempurnaan administrasi yang mungkin kurang lengkap.
"Tentunya, perlu diciptakan mekanisme yang memaksimalkan interaksi ini, yang memungkinkan penyempurnaan kecil dilakukan oleh para pendaftar, termasuk para veteran," tambah Salehuddin.
Dalam konteks teknologi, Salehuddin juga menekankan adanya kendala dalam beberapa daerah di Kaltim yang belum optimal terhubung dengan jaringan internet untuk melakukan pendaftaran secara online. Solusinya adalah mengizinkan pendaftar untuk melakukan klarifikasi secara langsung dan fisik, ketika diperlukan.
"Penting untuk memahami bahwa interaksi bukan hanya tentang mengajukan sanggahan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi perbaikan dan peningkatan yang diperlukan, termasuk bagi para veteran," tegas Salehuddin.
(*)
Penulis: Redaksi
