Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Momentum penting terjadi di Gedung B DPRD Kalimantan Timur saat Rapat Paripurna ke-19 berlangsung dengan penuh khidmat. Agenda rapat ini mengarah pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Timur terkait nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Rapat ini dilaksanakan pada Rabu (21/6/2023) dan disambut dengan ketenangan di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda.
Pertemuan paripurna yang memasuki masa sidang tahun 2023 ini diketuai oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Turut hadir dalam rapat ini adalah Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji, Wakil Ketua III Sigit Wibowo, serta partisipasi dari 28 anggota DPRD. Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati US, juga turut serta dalam rapat ini, disamping pimpinan dan perwakilan perangkat daerah yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Setiap fraksi di DPRD Kaltim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2022. Dimulai dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKS, hingga Fraksi Demokrat-Nasdem, pandangan-pandangan ini diberikan secara berturut-turut.
Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Salehuddin, perwakilan dari Fraksi Partai Golkar, apresiasi diberikan terhadap pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu pencapaian yang disorot adalah laporan keuangan yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesepuluh kalinya.
Tidak hanya memberikan apresiasi, Fraksi Partai Golkar juga memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi untuk terus meningkatkan penyempurnaan laporan keuangan dan mengintensifkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan.
Salehuddin juga menggarisbawahi pentingnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK serta melakukan evaluasi terhadap saldo dana tak terpakai (Silpa), sekaligus meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Selanjutnya, perwakilan fraksi lainnya menyuarakan pandangan mereka mengenai berbagai isu yang penting bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang hadir mewakili Gubernur, berkomitmen untuk dengan cepat merespon pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kaltim.
"Segera kami siapkan jawaban Gubernur untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim, dan ini akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya, sesuai dengan arahan dari pimpinan sidang tadi," ungkap Sri Wahyuni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjawab pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Dengan penuh kesungguhan, rapat paripurna ini menjadi sarana penting dalam memastikan partisipasi dan kontribusi dari setiap fraksi dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang merupakan dasar ekonomi keuangan daerah.
(*)
Penulis: Redaksi
