Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022. Pemilihan Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2022 jatuh pada Sutomo Jabir.
"Masa kerjanya hanya selama 30 hari mulai 28 Maret 2023. Kami berharap dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik," ungkap Sutomo.
Sutomo juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim bersikap kooperatif. Hal ini berkaitan dengan partisipasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam undangan Pansus, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dalam memahami secara detail kemajuan yang dicapai oleh Pemprov Kaltim selama tahun anggaran 2022.
"Meski kami telah melihat laporan awal dari Wakil Gubernur, indikator kinerjanya tampak tercapai. Meski demikian, beberapa target masih di bawah sasaran. Ini adalah gambaran umum, namun kami akan mengkaji lebih rinci nanti," lanjut Sutomo.
Pansus LKPJ berkomitmen untuk mengkaji secara rinci seluruh laporan. Pasalnya, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kejanggalan di lapangan, terutama dalam hal pemerataan pembangunan di Kaltim yang masih belum merata.
"Saya ingin menyoroti masalah keadilan terutama dalam hal infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan," tambahnya.
Meskipun anggaran yang harus diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mencapai 20 persen dari total APBD, kenyataannya masih ada banyak ruang belajar dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Baik guru maupun siswa di wilayah pedesaan dan kecamatan masih belum sepenuhnya merasakan manfaat dari alokasi anggaran tersebut.
"Kami akan memeriksa ini dengan cermat. Kami akan merumuskan rekomendasi yang lebih baik untuk masa depan. Sebagai wakil dari Dapil Bontang, Kutai Timur, Berau, saya melihat masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi," ucapnya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menjelaskan bahwa Pansus LKPJ akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Kaltim. Samsun juga mengakui bahwa masih ada beberapa tugas yang belum terselesaikan.
"Ini adalah tantangan yang harus segera diatasi, beberapa target terkait kemiskinan, stunting, dan lainnya masih perlu perhatian. Banyak hal yang harus kita evaluasi bersama," jelas Samsun.
Dalam esensinya, pengelolaan anggaran yang berasal dari rakyat harus dikelola secara optimal. Hal ini bertujuan agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Termasuk pemahaman mengenai kebutuhan pokok masyarakat.
Harapannya, Pansus LKPJ dapat memastikan validitas dan efektivitas data mengenai program yang telah dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (*)
Penulis: Redaksi
