Penulis: Redaksi Presisi
Sangatta, Presisi.co - DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti lambatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan jika terdapat kendala sebaiknya disampaikan ke dewan.
"Realisasi anggaran di dua dinas, khususnya Dinas PU dan Perkim itu lambat. Jadi kita minta sampaikan kendala apa yang terjadi sehingga lambatnya pengerjaan proyek fisik di dua dinas tersebut," ucap Asti Mazar usai pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas PU, Dinas Perkim dan Disdikbud Kutim, Senin (24/7/2023)
Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa Disdikbud juga diundang untuk rakor menyampaikan kendalanya. Tetapi dari Disdikbud Kutim menyebut proses pengerjaannya sudah berjalan.
"Kalau Untuk Dinas PU dan Perkim masih dalam proses administrasi dan ada dalam proses masih pengecekan survei lokasi," ungkapnya.
Asti Mazar juga menjelaskan bahwa kendala yang paling utama dari Dinas PU dan Perkim adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan teknis dilapangan, administrasi dan sebagainya menjadi terhambat.
"Dari PU dan Perkim jawabannya tetap sama, nah yang kami sampaikan tadi, kenapa tidak tambah SDM nya, sehingga sesuai dengan yang kita harapkan.ternyata memang ada prosedur yang harus bersertifikasi dan sebagainya," jelasnya.
Menurutnya, adanya penambahan anggaran yang cukup besar ditahun 2023 ini, menjadi salah satu penyebab kurangnya SDM di dua dinas tersebut.
"Ternyata Dinas Perkim juga masih menunggu LHP dari BPK, sehingga proses pengerjaan Penunjukan Langsung (PL) itu, setelah LHP BPK dari bulan Mei lalu. Tetapi kami tetap meminta segera proses penyerapan anggaran dilakukan secepatnya," pungkasnya. (editor: jon)
