Penulis: Cika
Sangatta, Presisi.co - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, berikan tanggapannya terkait alasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) yang menyebutkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga penyerapan anggaran tahun 2023 belum terserap dengan maksimal.
Dalam pandangannya, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini terjadi karena banyak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), sehingga berakibat pada kurangnya fokus terhadap proses penyerapan anggaran.
Hal ini disampaikan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kutim, Jumat (28/07/2023).
"SDM kita dibawah terus untuk Bimtek diluar kota, kalau bisa Bimtek itu distop dulu, harusnya kerja dulu. Motto pemerintah kan, kerja, kerja dan kerja, mereka tidak akan bisa bekerja kalau di bawa terus Bimtek," ucap Yan yang juga ketua Komisi D DPRD Kutim.
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini akui tata cara pengelolaan pemerintahan yang kurang terorganisir dan lemahnya antisipasi sejak awal mengakibatkan munculnya situasi seperti ini.
"Harusnya, begitu bulan Januari, Februari, Maret sudah selesai semua administrasi dan bulan April pekerjaan sudah mulai dikerjakan. Ini sudah akhir bulan Juli, Multiyears belum ada sama sekali yang bergerak padahal dananya itu sangat besar," ujarnya.
Dirinya mengaku risau dengan APBD 2023 yang cukup besar. Jika pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun, maka dipastikan bisa kembali menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) seperti tahun 2022 lalu. Maka hal ini akan yang akan berdampak buruk bagi pemerintah maupun masyarakat Kutim.
"Dampaknya kalau terus-menerus setiap tahun SILPA besar, pemerintah daerah nanti yang dianggap tidak profesional dan tidak mampu mengelola anggaran," pungkasnya. (Adv/L).
Editor: Rafika
