Anggaran Negara Banyak Digunakan Perjalanan Dinas dan Rapat, Pengamat: Praktik Lama yang Direstui Pimpinan
Penulis: Redaksi Presisi
Kamis, 15 Juni 2023 | 1.094 views
Presisi.co - Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai permasalahan anggaran negara yang tidak produktif ini merupakan pola atau praktik lama. Menurutnya, tidak akan ada perubahan yang berarti karena tidak ada sanksi yang tegas ketika anggaran negara tidak diperuntukkan benar-benar untuk rakyat.
“Selama ini ASN atau birokrat memang dalam menghabiskan anggaran lebih bersifat konsumtif. Dan itu selalu direstui oleh pimpinan. Artinya memang mereka menjalankannya seperti itu. Pemerintah sendiri selalu konteksnya wacana dan tidak jelas arahnya mau kemana. Perkataan itu selalu diulang setiap tahun. Jadi pada tataran implementasi itu mereka tetap kembali ke pola lama, seperti perjalanan dinas, dan yang bersifat konsumtif yang paling banyak dan itu pun direstui,” ungkap Trubus.
Menurutnya, agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah ke depan harus betul-betul merancang pola kebijakan pengganggaran seperti apa yang bisa berdampak langsung bagi rakyat.
“Dirancang desain kebijakannya akan seperti apa, kebijakan itu kaitannya dengan output, output-nya mau seperti apa? Kalau misalnya anggaran yang diperuntukkan itu untuk stunting, kemiskinan esktrem, kebijakannya diarahkan ke sana semua, sehingga yang terjadi kemudian biaya untuk jalan-jalan ASN bisa dikendalikan,” tuturnya.
Selama ini, ia menilai adanya ketidaksinkronan antara apa yang ditargetkan oleh Jokowi dengan kebijakan yang diimplementasikan. Mayoritas kebijakan pemerintah saat ini, menurutnya, tidak pro kepada kepentingan masyarakat.
“Misalnya di kita ada 1,7 juta masyarakat yang masuk kepada kategori kemiskinan ekstrem. Itu kan kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi ya kongkretnya anggaran negara harus diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja misalnya. Jangan kemudian wacananya malah menaikkan gaji ASN. Itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak fokus dalam hal bagaimana mengentaskan persoalan yang berkaitan dengan publik. Karena kan pemerintah seharusnya berorientasi dengan bagaimana masyarakat bisa bertahan kepada kondisi domestik, dan global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya. (gi/ab/presisi)