Penulis: Presisi 1
Sangatta, Presisi.co – Rencana Pemkab Kutim membangun Puskesmas di Kecamatan Batu Ampar masih terkendala lahan karena ada silang pendapat dengan PT Kiani Lestari. Padahal, anggaran pembangunan Puskesmas Batu Ampar ini sudah siap dikucurkan senilai Rp 6 miliar.
Untuk menangani masalah itu, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono meminta bagian hukum mengkaji Pasal 95 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 dan aturan-aturan sebelumnya yang masih dianggap multi tafsir.
“Untuk dikaji, apakah ini terkait dengan rencana kita membangun di lokasi itu, sah atau tidak. Sebab yang dimaksud adalah hak kepemilikan lahannya. Kalau lokasinya HPL, Dinas Pertanahan sudah menyatakan lokasi yang ada itu HPL di luar PT Kiani Lestari. Tetapi hak keperdataannya, ini yang kita takutnya ada gugatan,” sebut Suryo, Senin 29 Mei 2023.
Ia pun meminta dibentuk tim supaya terjun ke lapangan. Tim ini akan diisi Dinas Kesehatan Kutim, Dinas Pertanahan Kutim, Camat, Kades dan perwakilan PT Kiani Lestari.
“Pihak perusahaan juga minta bersama untuk turun ke lapangan mencari solusi. Serta jika memungkinkan akan mencarikan lahan sebagai penggantinya, sesuai dengan lanjutan dari hearing yang di DPRD beberapa waktu lalu. Tentunya niat baik ini, harus kita dukung. Kita harus turunkan juga, karena dulu-dulunya kan ada miskomunikasi. Ini kita bangun lagi kebersamaan, pada prinsipnya mereka juga mendukung,” papar Suryo.
Tim ini bakal turun ke lapangan pada 7 Juni 2023 nanti dan hasil temuan di lapangan bakal dibuat dalam bentuk telaah ke bupati beserta kajian dari Bagian Hukum.
“Karena HPL itu, sebenarnya kewenangan bupati atau pemerintah daerah. Nanti arahan bupati seperti apa, kalau lanjut ya dilanjutkan. Tetapi kita berusaha mengumpulkan data (adminstrasi lahan) sebanyak mungkin, dalam rangka merealisasi pembangunan Puskesmas di Batu Ampar,” pungkas Suryo. (*)
Editor: Rizki
