Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun gelar pertemuan dengan warga pemilik lahan Jalan Sultan Alimudin terkait ganti rugi lahan di lokasi Terowongan Gunung Manggah yang berlangsung di Balai Kota Samarinda pada Jumat, 19 Mei 2023.
“Semua sudah ikut pertemuan dan menyetujui terkait pergantian lahan,” ungkap Andi Harun.
Ia memastikan, lahan yang akan diganti rugi telah melalui penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) baik secara bangunan juga lahan yang ditempati sampai pada tumbuhan di atas tanah.
“Pemerintah Kota Samarinda tidak mempunyai hak untuk menaikkan harga dari usulan KJPP, standarnya disana,” ungkapnya.
Walaupun Andi Harun katakan bahwa terdapat indikasi salah satu warga yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) palsu, namun jika tidak menerima opsi dari KJPP maka akan kami lakukan persidangan konsinyasi.
“Kami akan tetap lanjutkan pembangunan, karena hal tersebut tidak boleh menghambat pembangunan harus kami tegaskan,” sambungnya.
Andi Harun sampaikan, jika ada pemilik ahan yang masih keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan, dapat mendiskusikannya langsung dengan pihak KJPP, mengingat nilai penggantiannya sesuai dengan standar.
“Kami akan menunggu putusan pengadilan jika masih tidak setuju, bisa lebih atau kurang dari putusan awal,” ungkapnya.
Menambahkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Samarinda Desi Damayanti katakan bahwa pembangunan terowongan sudah sesuai dengan rencana awal karena bagian dari pengkajian lahan adalah bagian dari proses pembangunan.
“Jadi dalam proses pembangunan terowongan tidak harus sifatnya fisik, kajian juga bagian daripada proses pembangunan,” ungkapnya.
Desi juga katakan bahwa pihaknya yakin akan tepat waktu menyelesaikan proyek terowongan di Jalan Sultan Alimudin.
“Akan selesai di Tahun 2024, sudah dapat dipastikan. Pembangunan fisik akan mulai bulan Juni,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
