Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Wali Kota Samarinda, Andi Harun dibuat heran dengan aktivitas proyek pembangunan mini soccer di lapangan Vorvo. Padahal, Pemkot Samarinda melalui Dinas PUPR telah membentangkan spanduk penyegelan atas pekerjaan tersebut.
"Tanpa ijin, dengan cara yang tidak sah secara hukum, mereka (pekerja) membuka segel," ungkap Andi Harun usai sidak pada Jumat, 6 Januari 2023.
"Nanti kita (pemkot) kaji dari sisi pidanya. Siapa yang membuka (segel). Siapa yang memerintahkan, harusnya semua diklarifikasi dulu," tambahnya menegaskan.
Orang nomor satu di Samarinda ini lanjut menerangkan, proyek pembangunan mini soccer itu sejatinya harus distop lantaran sejumlah perizinan yang belum terpenuhi.
Meski pemangku proyek tersebut telah mengantongi ijin pematangan lahan melalui Online Single Submission atau OSS, bukan berarti proyek dapat dilakukan begitu saja.
"Harusnya, ijin pematangan lahan itu dibawa ke PUPR Samarinda untuk diterbitkan SK melalui Forum Penataan Ruang (FPR)," ucap dia.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini menyebut, FPR bisa saja menerbitkan rekomendasi untuk membatalkan ijin yang telah dikantongi tersebut dengan sejumlah pertimbangan. Baik itu terkait dengan rencana penataan ruang atau RTRW dan kepentingan umum pembangunan lainnya.
"Apalagi, masyarakat disini sungguh tidak setuju (proyek) ini. Karena terkait tentang upaya pemerintah mengendalikan banjir di kawasan Simpang Empat Lembuswana," bebernya.
Keberadaan proyek pembangunan mini soccer itu dipastikan Andi Harun bertolak belakang dengan upaya pemkot menuntaskan banjir yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat Kota Tepian.
"Akan terjadi back water. Dampak (banjirnya) akan merembet sampai kawasan AW Syahranie," sebutnya.
Menambahkan, Ketua Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda Safaruddin yang saat itu turut mendampingi Andi Harun juga menegaskan sikap pemkot.
"Intinya, itu lapangan bola ditutup. Sudah di police line, proyek disetop, dihentikan, karena persyaratan-persyaratan terjadap proyek itu belum dipenuhi," ujarnya.
Terpenting, lanjut dia, wilayah itu termasuk daerah resapan air, yang direncanakan sebagai polder air, daerah penanggulangan banjir.
"Penanggulangan banjir yang sudah menjadi kesepatakan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan badan wilayah sungai," ujarnya.
"Oleh karenanya, kami ajak semua pihak, baik itu pemerintah ataukah pengusaha, marilah sama-sama bersinergi dalam rangka penaggulangan banjir Kota Samarinda," pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
