Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis 17 November 2022.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kukar dengan tema “Sinergitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bersama Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Balai Besar Pelatihan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Laode Taufik Nuryadin.
Adapun peserta yang diundang pada pelaksanaan ini ialah pendamping PKH, Camat, Lurah/Kades se-Kukar serta perwakilan Puskesos yang ada di kecamatan dan desa via zoom metting.
Kepala Dinsos Kukar, Hamly dalam laporannya menyampaikan, Rakor tersebut diselenggarakan guna mencari solusi atas persoalan permasalahan PKH, dengan harapan kedepannya bisa mengurangi angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas SDM.
"Serta guna mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh H Sunggono mengatakan PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada masyarakat sangat miskin, dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Tujuan PKH sendiri adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
“Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,” terangnya.
Diantara program-program sosial kemasyarakatan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, terdapat satu program yang diharapkan tepat sasaran yaitu PKH, karena menurutnya di dalam program tersebut menyasar dua hal, yaitu memberikan bantuan langsung tunai (BLT), dan juga memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin, yang mana PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, dalam upaya pengentasan kemiskinan atau bahkan memutus mata rantai kemiskinan, pendamping PKH diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), lakukan pengembangan potensi perekonomian yang ada pada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.
“Saya yakin Keluarga penerima manfaat pasti memiliki potensi perekonomian yang bisa dikembangkan, gunakan sumber daya yang ada, lakukan sinergitas pengembangan pemberdayaan perekonomian KPM dengan stakeholder internal maupun eksternal, sehingga keluarga penerima manfaat dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa melaksanakan kehidupannya secara mandiri dan sejahtera, dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,” ucapnya.
Bupati Edi Damansyah menyebut bahwa pendamping PKH sangat besar sekali pengaruhnya terhadap ketepatan penerima sasaran program, berkenan dengan hal tersebut dirinya berharap melakukan update data secara berkala, dan melakukan verifikasi dan validasi data secara objektif sesuai dengan kriteria program yang telah ditentukan.
Kepada para Camat, dirinya mengharapkan agar ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program PKH, dengan mempelajari dan memahami program PKH dan program-program peningkatan kesejahteraan lainnya.
"Sehinga kedepan dengan pemahaman yang benar, para Camat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan program yang ada di wilayahnya, sehingga bisa lebih tepat sasaran," pungkasnya. (*)
