Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) merespon cepat Instruksi Presiden (Inpres) No.4 tahun 2022 dengan berbagai upaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan 2024 mencapai 0 persen.
Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna dalam Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 menjelaskan, karekteristik kemiskinan ekstrim yakni angka memikinan sebesar 2,14 persen dari total penduduk Indonesia. Satu diantara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrim, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD, sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas, sekitar satu diatara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak dan sekitar satu diantara tujuh rumah tangga miskin ekstrim tidak memiliki toilet.
Sebab itu, Pemkab Kukar mempersiapkan strategi yakni target kemiskinan ekstrim dengan mengintegrasikan data P3KE dan DTS yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagai basis data penyusunan program penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian merumuskan program strategis yang dijalankan secara sinergi dan kolabiratif baik melalui pemerintah kabupaten desa dan dunia usaha serta membangun aplikasi rumah besar penanggulangan kemiskinan (RBPK) dari ABPD, APBDes dan TJSP yang menyasar pada basis data yang sama.
“Prinsipnya seluruh program OPD dapat masuk dalam aplikasi RBPK selama penerima manfaat adalah kelompok masyarakat miskin yang tercantum di dalam P3KE dan dapat dikolaborasikan dengan sumber pembiayaan lain secara terintegrasi,” jelas Vanesa sapaannya di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa 8 November 2022.
Ditambahkan Vanesa, jadwal pelaksanaan kolaborasi program kemikinan melalui RBPK yakni akhir November 2022. Input usulan kolaborasi pada aplikasi oleh perusahaan/desa, minggu I-III Desember 2022 dilakukan rakon oleh OPD dengan perusahaan/desa yang bersedia berkolaborasi dan melakukan verifikasi lapangan secara terpadu.
“Akhir Januari 2023, kesepakatan sasaran penerima manfaat antara TKPK dengan OPD dan Mitra perusahaan/desa pada aplikasi RBPK,” ujarnya.
Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Turunkan Angka Kemiskinan
Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum berpengaruh positif terhadap penurunan kemisinan.
“Namun demikian pertumbuhan ekonomi belum dapat memberikan pangaruh pada pendapatan masyaakat pada desil terendah atau termiskin,” ungkap Vanesa.
Berdasarkan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrim menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2022 bahwa Kutai Kartanegara berada di angka 1,45 persen atau 11, 479 jiwa masuk dalam ketegori penduduk miskin ekstrim.
“Presentase tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai 1,76 persen, ditahun 2021 menjadi 1,55 persen dan tahun 2022 turun menjadi 1,45 persen,” bebernya. (*)
Editor: Yusuf
