Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011- 2015, Abraham Samad, menilai sistem pertambangan Indonesia begitu amburadul. Sejumlah perusahaan ucapnya, sengaja tidak menyetorkan uang ganti rugi kepada pemerintah daerah.
"Jadi kita temukan di lapangan ternyata ada beberapa perusahaan seharusnya menyetorkan iuran untuk memperbaiki kembali lingkungan tidak menyetor ke pemerintah daerah," bebernya dalam agenda diskusi bertajuk 'Gurita Energi Kotor dari Lubang Tambang', Kamis, 12 November 2022.
Abraham pun heran dan menduga ada kongkalikong yang menyebabkan sistem pembayaran jaminan reklamasi tidak berjalan semestinya. Menurutnya, tata kelola pertambangan juga rentan praktik korupsi dan kecurangan.
Padahal, jika sistem tersebut berjalan maksimal, negara bisa mendapat keuntungan banyak dari aktivitas pertambangan. Mulai dari melunaskan hutang Indonesia, hingga membayar gaji apparatus sipil negara seperti TNI dan Polri. Pendapatan negara dari sektor tersebut sangat besar.
" Secara hitung-hitungan kita di KPK itu bisa menutup utang negara, meningkatkan penghasilan ASN, TNI maupun Polri. Bahkan lebih jauh. Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan," pungkasnya, dikutip dari Suara.com, jejaring Presisi.co. (*)
Editor: Bella
