Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Kota Samarinda berencana menjalin kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional IV terkait jasa penggolongan kapal ponton di Sungai Mahakam, tepatnya di bawah Jembatan Achmad Amins (eks Jembatan Mahkota II Samarinda).
Kerja sama dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mencuat setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima audiensi PT Pelindo Regional IV Cabang Samarinda pada Rabu, 6 April 2022 di Balai Kota.
Audiensi juga dihadiri oleh pihak Perumda Varia Niaga Samarinda dan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang nanti bakal menjadi pelaksana teknis proses dari kerja sama tersebut.
Dirut Perumda Varia Niaga, Syamsuddin Hamade, menjelaskan, bahwa upaya kerja sama yang dibawa oleh PT Pelindo ini merupakan langkah sinergi dengan Pemkot Samarinda. Kerja sama disebutnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda.
"Ada kerja sama jasa pandu, jasa tunggu, klasifikasi usaha, serta jasa pengisian air bersih. Intinya berbagi peran antara Perumda Varia Niaga dan Pelindo itu masing-masing di mana," ucap Syamsuddin Hamade.
Ia melanjutkan, teknis bentuk kerja sama tersebut secara detail akan ditentukan dalam waktu dekat ini. Termasuk, soal Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diminta wali kota semakin cepat akan lebih baik.
"Yang jelas ada kerja sama dan bagi hasil. Karena selama ini (penggolongan kapal) dilakukan sepenuhnya oleh Pelindo," paparnya.
Diketahui, biaya penggolongan kapal yang selama ini berjalan di Sungai Mahakam dikelola oleh PT Pelindo dengan menggandeng pihak ketiga. Adapun pendapatan dari sektor tersebut tak masuk ke daerah, melainkan langsung ke Pemerintah Pusat dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan kerja sama tersebut sudah pasti memiliki landasan hukumnya sendiri.
"Semuanya pasti ada," ucapnya.
Termasuk, lanjut orang nomor satu di Samarinda itu, kerja sama bisa diperlebar di sektor-sektor lain seperti pengadaan air bersih bagi kapal-kapal.
"Intinya adalah penataan, pengelolaan, alur pelayaran konsesi di wilayah Sungai Mahakam ini dapat terpadu antara Pemerintah, Pelindo, KSOP, TNI-Polri. Selain itu memberikan kesempatan perusahaan daerah untuk ikut kerja sama dalam meningkatkan PAD," pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
