Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kaltim melakukan rapat kerja bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Senin 14 Juni 2021. Rapat ini membahas evaluasi kegiatan Dinas ESDM Kaltim pada tahun anggaran 2021 dan rencana kegiatan APBD-P 2021.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy mengungkapkan, realisasi anggaran APBD 2021 telah dibahas kedua belah pihak. Yakni mampu atau tidaknya menyerap APBD hingga tuntas, mengingat APBD perubahan semakin dekat.
Meski demikian, pertemuan antara DPRD Kaltim bersama Dinas ESDM Kaltim tak membicarakan evaluasi serapan anggaran semata. Namun yang lebih banyak dibahas adalah mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan kelistrikan.
Disebutkan Agus Suwandy, di Kaltim masih ada 220 desa yang belum dialiri listrik. Sehingga pada 2021 maupun 2022, realisasi untuk kegiatan dinas ESDM maupun PLN lebih difokuskan untuk mengurangi desa yang belum mendapatkan listrik. "Mudah-mudahan bisa berkurang pada tahun ini," ungkap Agus, Senin 14 Juni 2021.
Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny menjelaskan, untuk tahun ini ada sekitar 30 desa yang perlu dibantu. Sedangkan ia hanya mampu mengadakan bantuan PLTS di enam desa.
Benny menjelaskan, jika setiap tahun mampu memberikan bantuan PLTS enam saja, maka membutuhkan waktu sekira 30 tahun untuk mengalirkan listrik di ratusan desa. Makanya, bantuan PLN juga diharapkan. "Kalau tidak dibantu dengan PLN, enggak bisa. Jadi kita butuh bantuan dari berbagai pihak," bebernya.
Benny mengatakan, proses bantuan PLTS sudah berjalan. Pada tahun ini, sudah dilelang dan pada Agustus 2021 sudah terlaksana dan akhir November 2021 ditargetkan selesai. Pada 2022, ada enam desa yang ditarget untuk dialiri listrik. Sehingga rata-rata tiap tahun ada enam desa yang terbantu. Bantuan ini diprioritaskan untuk daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota. "Sementara enam desa yang dibantu tahun ini adalah Desa Enggelam, Desa Tadoan, Muara Layung, Tanjung Soke, Muara Wis, dan Long Lamcin, yang berada di Kukar, Kubar, Berau, dan Paser," urai Benny.
Beberapa waktu lalu, Dinas ESDM Kaltim sudah mempresentasikan dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait implementasi di energi baru terbarukan (EBT). "Karena kita tahu bersama, pada 2025 sudah ada pengurangan dari bahan bakar fosil dan batu bara. Untuk PLTU yang ada di Kaltim, yang perlu diremajakan adalah di Tanjung Batu. Itu berdasarkan laporan. Tapi itu bertahap. Artinya tidak langsung semua diganti," lanjut Benny.
Benny menuturkan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Saat presentasi dengan PLN beberapa waktu lalu, diperkirakan pada 2060 baru EBT kemungkinan bisa terlaksana. Namun, jika memanfaatkan biomassa dari perkebunan kelapa sawit, kehutanan, atau limbah lainnya diharapkan pelaksanaannya bisa lebih cepat sebelum 2060. Dengan catatan, hal itu harus konsisten jika ingin mengganti bahan baku fosilnya. "Kalau dari kami sudah siap sejak 2019. Kami sudah proses kerja sama hirilisasi metanol. Itu salah satu yang sudah dilaksanakan. Mungkin nanti ada beberapa kerja sama. Termasuk dengan akademikus kehutanan untuk pembentukan cairan nano. Yang selama ini dicampur dengan kosmetik. Itu nilainya sangat mahal," jelasnya. (*)
Editor: Rizki
