Penulis: Opini
Untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri saja Kalimantan Timur masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebuthan pangan Ibu Kota Negara Baru yang penduduknya jauh lebih banyak lagi nantinya.
Kalimantan Timur perlu terus mengoptimalkan program-program pertanian sebagai trobosan. Tidak hanya fokus pada tambang saja. Harus ada revolusi hijau untuk mempersiapkan kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara Baru nantinya.
Sebab pemenuhan kebutuhan pangan di provinsi kaya ini justru masih sangat bergantung pada daerah lain, terutama pulau Jawa dan Sulawesi. Oleh karena itu pemerintah disarankan untuk mencari trobosan agar daerah Ibu Kota Negara Baru ini bisa berswasembada pangan. Jika tidak,daerah Ibu Kota Negara Baru nantinya bakal terus berada dibawah bayang-bayang krisis pangan.
Melihat kondisi Jawa yang sekarang pun sudah mulai kekurangan dan juga mengalami penyusutan lahan karena beralihnya fungsi persawahan untuk perumahan dan industri, Oleh sebab itu pemerintah perlu khawatir mengenai hal ini jika memang nantinya daerah penyuplai pangan ke Kaltim mengalami krisis maka akan berdampak besar kepada Ibu Kota Negara Baru.
Gambaran Umum Ibu Kota Negara Baru
Ibu Kota Negara Baru terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Direncanakan memiliki luas 40.000 Ha derngan rencana pengembangan mencapai 180.000 Ha. Anggaran biaya untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru mencapai angka 466 Triliyun dengan 3 skema pembiayaan.
Dari rencana pemerintah ada sekitar 180 ribu PNS dan 25 ribu anggota TNI Polri yang akan ikut dipindahkan dalam tahap pertama. Dan pada perkembangannya akan memindahkan sebesar 900 ribu ASN pemerintah pusat. Selain PNS tentu akan ada keluarga PNS yang akan ikut dipindahkan ke Ibu Kota Negara Baru. Menurut Bappenas, pada tahap awal akan ada 1,5 juta penduduk yang akan ikut pindah ke Ibu Kota Negara Baru. Dengan rincian 800 ribu keluarga PNS (asumsi 2 anak/keluarga) dan sisanya merupakan pelaku bisnis. Dan dari rancangannya Ibu Kota Negara Baru bakalan mampu menampung penduduk sebesar 4,5 juta jiwa dan tentu akan terus berkembang.
Fakta Pangan Ibu Kota Negara Baru
Menurut data BPS, untuk komoditas padi Kalimantan timur memiliki produksi sebesar 262.434,52 ton pada tahun 2020 atau yang terendah kedua setelah Kalimantan Utara. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2018, sebesar 262.773,88 ton. Meskipun begitu produktivitas merupakan yang tertinggi kedua di pulau Kalimantan yakni 35,67 kuintal/ha atau 3,567 ton/ha jauh dari angka produktivitas nasional yakni 5,128 ton/ha. Dan luas panen yang hanya mencapai 73.568,44 ha padahal luas daratan Kalimantan timur mencapai 12.734.692 ha.
Dengan produksi padi pada tahun 2020 mencapai 262.434,52 ton, maka Kalimantan timur akan mendapatkan beras 168.010,57 ton. Angka tersebut didapatkan dari hasil perkalian jumlah produksi padi pada 2020 dengan angka koversi GKG 64,02%. Sedangkan kebutuhan penduduk Kalimantan Timur (belum ditambah penduduk Ibu Kota Negara Baru) yang menurut proyeksi BPS pada tahun 2025 akan berjumlah 5.040.700 jiwa yang artinya akan membutuhkan 562.441,3 ton/tahun (konsumsi beras perkapita 111,58 kg/tahun).
Dengan desain yang mampu menampung 4,5 juta jiwa maka penduduk Kalimantan timur akan mencapai angka 9.540.700 jiwa pada tahun 2025. Maka kebutuhan beras akan mencapai 1.064.551,3 ton/tahun (konsumsi per kapita 111,58 kg). angka tersebut sangat jauh terhadap kemampuan produksi beras di Kalimantan Timur yang hanya mencapai 168.010,57 ton atau masih kurang 896.541,3 ton. Sesuai dengan data diatas menunjukan bahwa wilayah Kalimantan Timur termasuk kedalam wilayah yang defisit beras yang sangat tinggi karena tingkat konsumsi beras dicalon Ibu Kota Negara ini jauh lebih tinggi daripada produksinya.
Namun anehnya badan ketahanan pangan menunjukan bahwa wilayah Kalimantan Timur tidak termasuk kedalam wilayah yang sangat diprioritaskan (prioritas 1) melainkan termasuk kedalam wilayah prioritas 6 (tidak diprioritaskan, sudah baik) dalam konteks ketahanan pangan. Baik dalam hal apa? Dari perhitungan yang coba saya lakukan, jumlah konsumsi beras di Kalimantan Timur diluar jumlah calon penduduk Ibu Kota Negara Baru saat ini saja mencapai 413.843.078,8 kg beras/tahun atau 413.843,1 ton beras/tahun. Dimana angka tersebut jauh dari total produksi padi yang hanya mencapai 262.434,52 ton pada tahun 2020.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri saja Kalimantan Timur masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebuthan pangan Ibu Kota Negara Baru yang penduduknya jauh lebih banyak lagi nantinya. Pemindahan ibu kota dari Jakarta kelokasi baru yakni di Kalimantan Timur tentunya perlu melalui proses yang sangat panjang dan diperhitungkan dengan matang. Pemindahan ibu kota tidak hanya tentang proyek pembangunan bangunan, desain perkotaan, tetapi yang sangat terpenting adalah bagaimana desain pemenuhan kebutuhan pangan mayarakat yang ikut pindah ke Ibu Kota Negara Baru nantinya. Pindahnya ibu kota tidak jadi masalah, namun permasalahannya adalah lokasi yang dipilih apakah tidak memiliki masalah? Apakah pangan di Ibu Kota Negara Baru mampu disediakan oleh wilayah tersebut? Atau didatangkan dari provinsi lain? Atau jangan-jangan dari luar negri?
Dan tentunya jika didatangkan dari daerah lain masalah transportasi akan muncul begitu juga dengan membengkaknya biaya distribusi. Selain itu akankah pemindahan ibu kota akan mempengaruhi masyarakat adat setempat? Yang pasti pemerintah harus benar-benar mengkaji ulang terkait perencaanaan ini.
Melihat dari fakta pangan Ibu Kota Negara Baru, maka pangan yang dalam hal ini adalah komoditas beras merupakan salah satu sektor yang paling dikhawatirkan atas pindahnya Ibu Kota Negara Baru ke Kaltim. Jika demikian apakah ini aman atau justru ancaman untuk Kalimantan Timur khususnya sebagai wilayah Ibu Kota Negara.
Penulis :
Renaldi Saputra (Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman)
*) Opini ini adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Presisi.co
