Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Zuheryansyah menyebut jika Pemkot Samarinda telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi dampak Pandemi Covid-19 melalui APBD Samarinda TA 2021.
Ia merinci, dari total Rp 50 miliar yang disiapkan, Rp 40 miliar akan di manfaatkan untuk dana pemulihan ekonomi imbas dari penyebaran kasus corona di Samarinda. Sedangkan, sisanya yakni Rp 10 miliar rencananya untuk alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Nah Rp 40 miliar itukan memang disediakan nanti untuk penanganan Covid-19. Yang kita alokasikan di APBD 2021," ungkapnya pada Presisi.co, usai Rakor Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing TKDD T.A 2021, pada Selasa (9/2/2021).
"Dana Rp 10 miliar BTT itu belum ada peruntukannya, hanya jika dibutuhkan dapat digunakan untuk pendanaan tanggap darurat bencana atau keadaan mendesak lainnya," tambahnya.
Sementara itu, dirinya juga menjelaskan bahwa saat ini proses pengalokasian itu sedang berada ditahap usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perihal pos-pos anggaran yang akan digunakan.
"Besok itu rencana, mau juga kita dapatkan usulan dari RKB Dinkes kota Samarinda. Nah cuma, karena Plt Kadinkes mungkin masih berhalangan," sambungnya.
Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, Asisten III Sekretariat Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor mengatakan jika belanja tidak terduga dapat diorientasikan pada pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
“Atas dasar itulah tim ini yang dipercaya untuk menangani penyusunan anggaran Covid 19, juga menyusun jadwal pertemuan dengan OPD yang mengelola pemangku kepentingan anggaran ini mulai Senin depan”, pinta Ali.
Nantinya sambung dia, OPD yang dipercaya untuk mengelola anggaran tadi dapat mempresentasikan mengenai program di Tahun 2021, seraya melihat laporan yang sudah berjalan di Tahun 2020.
“Harapannya supaya bisa lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penganggaran dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya sesuai undang-undang yang berlaku,” tandasnya.
Editor : Oktavianus
