Penulis: Presisi 1
Senin, 09 September 2019 | 828 views
Tagar #bubarkanKPAI jadi Trending di Twitter
Presisi.co – Hingga Senin (9/9) sore ini, Tagar #bubarkanKPAI ramai digunakan para pengguna Twitter hingga mencapai lebih dari 46 ribu cuitan. Trending tagar tersebut, merupakan bentuk protes netizen, menyusul dihentikannya Audisi Atlet Bulu Tangkis oleh PB Djarum akibat imbauan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Ratusan ribu bahkan mungkin sudah jutaan anak terpapar faham khilafah anti Pancasila & Radikalisme, namun lembaga @KPAI_official tak pernah membuat pernyataan resmi atau mengecam sekaligus meminta aparat hukum menutup ormas2 radikal tsb. Why? #bubarkanKPAI,” tulis Dede Budhyarto melalui akun twitter miliknya @kangdede78
Selain itu, pemilik akun @zoelfick turut membagikan foto surat yang berisi tentang permintaan KPAI untuk menghentikan kegiatan Audisi Badminton Djarum Foundation dengan alasan untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi industri rokok.
“Dapat surat ini, dan melihat kalimat yang di bold, semakin tampak sikap semena-mena @KPAI _Official. Terkait munculnya tagar semacam #bubarkanKPAI mesti jadi catatan bagi KPAI, Silahkan tetap bekerja tapi janganlah semena-mena,tulis akun @zoelfick
Dilansir dari situs resmi PB Djarum, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menegaskan bahwa pihaknya telah menjelaskan dan membuktikan bahwa PB Djarum bukanlah produk tembakau, terkait kapan pelaksanaan Audisi, Yoppy menambahkan pihaknya menunggu hingga seluruh persoalan reda.
"Kami sudah menjelaskan dan banyak bukti kalau PB Djarum itu bukan produk tembakau. Pada audisi kali ini juga saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena di 2020 kami memutuskan untuk menghentikan audisi umum. Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kami hentikan dulu, biar reda dulu, dan masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik," kata Yoppy.
Menanggapi trending #bubarkanKPAI, komisioner KPAI Sitti Hikmawatty seperti yang di kutip dari detik.com meminta masyarakat mendudukan masalah tersebut sesuai aturan.
"Saya tidak mengerti logikanya ke mana. Mereka bisa jadi tidak mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kita, atau informasi yang ditangkapnya itu terpotong-potong," kata Siti.