search

Daerah

RKPD KukarAPBD KukarPemkab KukarPlt Bupati KukarChairil AnwarProkom Kukar

Pemkab dan DPRD Kukar Duduk Satu Meja, RKPD 2021 Disepakati Rp 3,5 Triliun

Penulis: Topan
Senin, 09 November 2020 | 687 views
Pemkab dan DPRD Kukar Duduk Satu Meja, RKPD 2021 Disepakati Rp 3,5 Triliun
Pemkab dan DPRD Kukar duduk satu meja bahas rencana pembiayaan pembangunan 2021. (Foto : Humas Kukar)

Tenggarong, Presisi.co – Pandemi Covid-19 benar-benar menjadi badai bagi semua daerah di Tanah Air, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Pada 2021 mendatang, Pemkab Kukar mesti berpikir keras untuk mengenjot sumber pendapatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Kukar 2021 yang sebelumnya diajukan sebesar Rp4,8 triliun kini turun hanya menjadi Rp3,5 triliun. Itu sebagai imbas dari penurunan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat.

Terhadap hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar Chairil Anwar meminta semua dinas dan instansi yang ada di Pemkab Kukar untuk bekerja ekstra dan menghitung sebaik mungkin setiap pembiayaan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya.

“Tahun 2021 adalah tahun yang berat, harus dilalui Kabupaten Kutai Kartanegara. (Untuk itu, semua instansi harus benar-benar memperhitungkan secara matang pembiayaan setiap pembangunan yang ingin dilakukan,” kata Chairil.

Dia menuturkan, sesuai hasil konsinyering Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 di Hotel Novotel Balikpapan sebelumnya, mendapatkan kesepakatan bersama demi kepentingan bersama pula dalam membangun Kukar lebih baik lagi.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektor perlu dilakukan supaya semua perencanaan pembangunan yang telah disusun dan disetujui, tetap bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga maksimal nantinya walau anggaran kita sangat terbatas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, persetujuan APBD tahun 2021 tinggal menunggu hari dan pada November 2020 harus terselesaikan. Dia berharap dengan adanya momen konsinyering, Banggar dan TAPD bisa membicarakan apa yang harus dilaksanakan di depan.

“Dengan semua yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk kepentingan kemajuan pembangunan di Kukar. Untuk itu, kita semua harus mencurahkan pemikiran bersama agar menjadi optimis bagaimana pembangunan pada 2021 sesuai harapan masyarakat Kukar,” imbuhnya. 

Editor : Oktavianus