Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Penerapan sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) dianggap rumit. Lantaran hal tersebut, anggota DPRD Kukar sering dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat, pun begitu yang diungkapkan oleh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Saparuddin Pabonglean.
"Saat kami turun ke lapangan menyerap aspirasi, mendapatkan keluhan masyarakat. Usulan yang terdahulu tidak lolos di belanja APBD, padahal bukan kami tidak memperjuangkan, tapi sistem penganggarannya yang sudah beda, " ujar Legislator daerah pemilihan Kecamatan Tenggarong ini.
Saparuddin menjelaskan, aspirasi warga ditengah tahun anggaran berjalan tak dapat masuk dalam SIMRAL, karena sistem yang dibangun langsung terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) yang terkunci di Bappeda Kukar.
"Jika sudah terkunci di Bappenas melalui Bappeda, maka harus mengusulkan lagi dari awal di anggaran tahun depan, " ucapnya.
Saparuddin menilai, sisi positif dari pemberlakuan SIMRAL, guna mencegah adanya usulan kegiatan dadakan yang tidak terencana di pembahasan APBD, jadi melalui prosedur dan tahapan yang jelas.
"Saya juga sudah sosialisasikan ke masyarakat, bahwa SISRAL yang diberlakukan lebih hati-hati, untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran. Ini juga harus didukung, " jelasnya.
Dirinya juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) terkait penerapan SIMRAL, namun diyakini bakal ada penyempurnaan-penyempurnaan lagi, yang diharapkan akan lebih memudahkan lagi.
"Penerapan SIMRAL juga harus diimbangi dengan SDM yang handal dalam pengelolaan SIMRAL, dan ini akan disempurnakan secara bertahap oleh Pemkab Kukar," pungkasnya.
