Penulis: Putri
Samarinda, Presisi.co - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Siswadi mempertanyakan soal pergeseran anggaran sebesar 50 persen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk penanganan virus corona atau Covid-19 di Kota Tepian.
Pada dasarnya, para wakil rakyat Samarinda disebut Siswadi sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bentuk dukungan dewan sendiri dibuktikan dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang bertugas untuk memberi dukungan penuh terutama soal anggaran dan pengawasan.
Namun, Ia menyesalkan sikap tertutup pemerintah. Dari edaran (Peraturan Kepala Daerah) Perkada, terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disahkan antara DPRD Kota Samarinda dan Pemkot.
"Bahwa kami ini menyampaikan bahwa Pemkot betul-betul tertutup dalam penggunaan anggaran. Baik dalam hal pergeseran maupun penggunaannya," kata Siswadi, saat menggelar konferensi pers di gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (12/5/2020).
Menyikapi ini, pihak dewan ditegaskan Siswadi perlu transparansi dan keterbukaan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dari Pemkot Samarinda. Bahkan, dewan mengindikasikan adanya hal yang tidak benar dalam penggunaan atau pergeseran APBD tersebut.
"Ini dibuktikan beberapa kali dewan mengundang Pemkot untuk rapat tetapi selalu tidak hadir," tegasnya.
Siswadi menegaskan alasan tidak hadirnya Pemkot dalam rapat yang difasilitasi DPRD Samarinda ialah Corona. Ia bahkan berani menyampaikan alasan Pemkot tidak hadir rapat karena corona itu bohong.
"Karena kami punya data dan video rapat internal yang dilakukan oleh Pemkot membahas pergeseran anggaran atau pekerjaan proyek. Kami punya buktinya kawan-kawan," beber Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Di saat kondisi tidak stabil seperti saat ini, Siswadi bahkan terang-terangan mengatakan jika Sekretaris Kota dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak pernah terbuka kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluh ke dewan.
Ia menambahkan pihaknya menggelar rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan anggota Banggar, bermaksud untuk mencari solusi terutama soal pergeseran anggaran di OPD. Tetapi tidak diindahkan oleh Pemkot Samarinda.
"Hari ini pun Pemkot tidak hadir, ada yang bermain dan memanfaatkan situasi kemanusiaan seperti sekarang ini," pungkasnya.
Editor : Oktavianus
