Soal IKN, Ketua Komisi II DPRD Kukar Minta Pemerintah Libatkan Tokoh Masyarakat .
Penulis: Presisi 1
Senin, 14 Oktober 2019 | 1.871 views
Presisi - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin angkat bicara soal perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya sebagian wilayah Samboja Kukar dan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)
Menurut Rendi, perpindahan IKN disebutnya sebagai gerak awal pemerataan pembangunan seperti yang dicananangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Beban Jakarta sudah terlalu berat, Kaltim siap membantu meringankannya," sebut Anggota DPRD termuda Kukar itu.
Rendi yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar menambahkan, penetapan Kaltim sebaga IKN menggantikan DKI jakarta bukan karena ego sektoral.
"Artinya bukan keuntungan sepihak yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kaltim saja, efek dominonya pasti ada mengingat Kaltim berada dalam posisi yang stretegis," jelasnya.
Semoga seluruh proses perpindahan IKN ini dimudahkan, tambahnya.
Rendi yang merupakan pemuda asli pesisir juga mengingatkan pemerintah untuk dapat melibatkan para tokoh masyarakat beserta elemen masyarakat lain yang ada di Samboja.
Menurutnya, langkah tersebut tak lain agar proses perpindahan dan pembangunan IKN di Kaltim dapat terasampaikan dan tersosialisasikan secara baik dengan tetap mengedepankan kearifan lokal yang sejak dahulu sudah ada.
"Anak muda Samboja juga harus berani mengambil peran terhadap IKN ini, jangan jadi penonton saja," sebut Rendi.