search

Berita

Pedoman Upah Minimum 2027Menaker RIBatas Penetapan UMPUMP KaltimKHL 2026Dasar Perhitungan UMP

Ini Pedoman Upah Minimum 2027, Menaker: Batas Penetapan UMP 21 November 2026

Penulis: Redaksi Presisi
Kamis, 19 November 2026 | 149 views
Ini Pedoman Upah Minimum 2027, Menaker: Batas Penetapan UMP 21 November 2026
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli

Jakarta, Presisi.co – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 yang harus menjadi acuan gubernur di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), dalam menetapkan besaran upah minimum tahun depan.

Pedoman tersebut mengatur penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penghitungan. Gubernur juga diminta memperhatikan jadwal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026.

Ketentuan itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Surat tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Penghitungan Menggunakan Formula Alfa

Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan nilai alfa (α) dalam rentang 0,50 hingga 1. Nilai alfa menjadi variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yassierli, penentuan nilai alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelasnya.

Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Lembaga tersebut berperan memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

KHL 2026 Jadi Dasar Penghitungan

Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.

Kemnaker menyebut data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Yassierli menjelaskan, penggunaan data KHL diperlukan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak.

"Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027," ujarnya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan.

Penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja berbeda dari sektor lainnya, atau memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat maupun memerlukan spesialisasi.

Besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP. Begitu pula UMSK yang wajib lebih tinggi daripada UMK.

Batas Penetapan UMP 21 November 2026

Kemnaker mengingatkan gubernur agar mematuhi batas waktu penetapan upah minimum 2027. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.

Sementara itu, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan gubernur.

Adapun upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, besaran upah berdasarkan kesepakatan tersebut paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. (*)