Penulis: Opini
PRESISI.CO - Wakil Wali Kota meninjau kompleks Sekolah Rakyat yang masih dalam tahap akhir pengerjaan. Waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal enam hari, dan sebagian gedung belum tersambung. Tiga pekan kemudian, 31 Juli, 270 anak dari keluarga miskin melewati gerbang yang sama untuk memulai masa pengenalan sekolah.
Foto: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 (SRT 2) Samarinda saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Gedungnya siap. Itu kabar baik dan patut diapresiasi. Namun pertanyaan yang lebih penting bukan soal gedung: siapa yang menyambut anak-anak itu di dalamnya?
Sekolah Rakyat adalah salah satu program paling ambisius pemerintah saat ini, yakni sekolah berasrama gratis bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dikelola Kementerian Sosial. Menurut pemberitaan akhir September 2026, program ini sudah berdiri di 182 titik dengan lebih dari 44.000 siswa. Angkanya mengesankan. Tetapi mutu pendidikan tidak diukur dari jumlah gedung yang diresmikan. Ia diukur dari apa yang dialami seorang anak pada hari-hari pertamanya jauh dari rumah.
Kalimantan Timur memperlihatkan dua wajah percepatan. Di Palaran, pembangunan dikebut. Target beroperasi bergeser dari Agustus ke 20 Juni, lalu 14 Juli, hingga akhirnya 31 Juli. Sekitar 800 pekerja dikerahkan, lengkap dengan dinding penahan tanah untuk lereng yang curam.
Foto: Pekerjaan konstruksi gedung Sekolah Rakyat masih berlangsung, dengan tumpukan material dan tanah di sekitar bangunan.
Di tempat lain, pembangunan masih tertahan di tahap lahan dan perencanaan. Bukit Biru di Kutai Kartanegara, Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara, dan Bontang Lestari baru disetujui pusat pada Januari 2026 sebagai tahap ketiga. Di Berau, lahan sudah siap tetapi belum dibangun karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, perizinan, dan dana pematangan, sementara jadwal ditentukan pusat. Dalam pandangan saya, pembagian peran seperti ini timpang.
Pada sisi manusia, ritmenya terbalik. Pada 2025, guru Sekolah Rakyat di Samarinda tiba 31 Juli, dan siswa memulai pengenalan sekolah dua pekan kemudian. ANTARA Kaltim melaporkan baru 12 dari 17 guru yang dibutuhkan. Secara nasional, pelatihan pengasuhan bagi wali asuh dan wali asrama baru digelar September 2025, sekitar dua bulan setelah mereka bertugas.
Setahun berselang, hasil akhir seleksi tenaga nasional diumumkan 27 Juli 2026, empat hari sebelum siswa Palaran masuk asrama. Pada Oktober 2026, Menteri Sosial sendiri mengakui masih banyak kekurangan guru, wali asrama, dan wali asuh.
Foto: Salah satu gedung Sekolah Rakyat tampak dari ketinggian.
Dalam sekolah berasrama, manusia adalah inti, bukan pelengkap. Riset sekolah berasrama di Prancis dan Tiongkok menunjukkan tahun pertama sebagai fase paling rentan. Kesejahteraan anak bisa menurun dan rasa sepi meningkat, sedangkan manfaat akademik baru muncul belakangan. Kualitas relasi dengan pengasuh, guru, dan keluarga tampak lebih menentukan daripada megahnya fasilitas. Padahal sebagian penghuni Sekolah Rakyat masih berusia sekolah dasar.
Karena itu, aspirasi orang tua soal dugaan perundungan, layanan kesehatan, dan gizi, yang mengemuka saat kunjungan anggota Komisi VIII DPR ke Samarinda pada 14 Oktober lalu, perlu ditanggapi serius. Itu masih dugaan. Ia harus ditelusuri dengan jernih, bukan dibantah dan bukan dibesar-besarkan.
Dalam telaah awal saya, Perpres 120/2025 belum mengatur rinci standar gizi, layanan kesehatan, dan status wali asuh, padahal itulah jantung pengasuhan. Sementara itu, rancangan anggaran 2026 yang diberitakan memuat sekitar Rp20 triliun untuk membangun dan sekitar Rp4,9 triliun untuk menjalankan. Perbandingan itu memperlihatkan ke mana perhatian negara lebih condong.
Ada pula soal keadilan wilayah. Menurut BPS (Maret 2025), empat kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Kaltim, yakni Mahakam Ulu, Kutai Barat, Paser, dan Kutai Timur, belum punya Sekolah Rakyat yang beroperasi. Sebaliknya, 48 dari 270 siswa Palaran berasal dari luar Samarinda, dan sebelas anak Berau sudah lebih dulu belajar di kota itu. Model asrama yang semestinya paling relevan bagi pedalaman tampaknya justru paling mudah dibangun di kota yang lahannya siap.
Kritik tanpa tawaran hanya menambah kebisingan. Berikut empat gagasan yang menurut saya bisa dikerjakan tanpa menunggu undang-undang baru dan tanpa menghentikan program yang sudah berjalan.
1. Jadikan Kesiapan Manusia Syarat Membuka Pintu
Pusat sebenarnya sudah punya alat ukurnya. Untuk lahan, ada kriteria kesiapan: administratif, teknis, bebas sengketa, bersertifikat, dan siap bangun. Kriteria itu bekerja. Dari 104 lokasi tahap kedua, 93 yang melaju, dan per Juli 2026 hampir sembilan puluh lokasi tahap ketiga dinyatakan belum memenuhi syarat. Itu bukan kegagalan, melainkan disiplin.
Disiplin yang sama belum berlaku untuk manusia. Jika gedung belum rampung, jadwal bisa ditunda, seperti pembukaan sekolah di Mamuju yang diundur karena bangunan belum selesai. Mengapa jadwal tak bisa diundur bila tenaganya belum lengkap? Usul saya, tambahkan “kriteria kesiapan manusia” pada izin operasional. Isinya: guru, wali asuh, dan wali asrama terisi sesuai rasio, pelatihan pengasuhan rampung sebelum siswa tiba, dan layanan kesehatan berfungsi. Bila belum, siswa masuk bertahap. Palaran sudah menunjukkan ruang itu ada. Kapasitasnya 1.080 kursi, sedangkan pada tahun pertama diperkirakan terisi sekitar 600 siswa. Angkatan pertama yang lebih kecil bukan kemunduran, melainkan investasi.
2. Tetapkan Standar Pengasuhan Yang Bisa Ditagih
Orang tua di Samarinda sudah menyampaikan kekhawatirannya: dugaan perundungan, cara pendisiplinan di asrama, klinik, gizi, hingga waktu istirahat anak. Pada pertengahan Oktober, dugaan perundungan di sebuah Sekolah Rakyat di Pati juga diberitakan. Keluhan seperti ini sulit ditindaklanjuti bila tak ada standar tertulis yang bisa ditagih. Dalam telaah saya, Perpres 120/2025 tidak memuat pasal tentang gizi dan layanan kesehatan. Wali asuh, tulang punggung model asrama, belum punya dasar status dalam Perpres maupun Permensos 7/2025. Rasio satu wali asuh untuk sekitar sepuluh anak baru berupa pernyataan Menteri.
Peluang memperbaikinya ada. Perpres mengamanatkan sejumlah peraturan menteri turunan, antara lain tentang peserta didik dan sarana-prasarana, yang belum saya temukan dalam penelusuran. Permensos pun wajib disesuaikan paling lambat Desember 2027. Di wadah itulah standar minimum bisa ditulis: rasio pengasuh, skrining kerentanan setiap anak saat masuk, jadwal kunjungan dan komunikasi keluarga, standar gizi dan klinik, serta kanal pengaduan yang tidak bergantung pada pengelola sekolah sendiri. Riset menunjukkan siapa yang paling rentan masih diperdebatkan. Karena itu skrining individual lebih tepat daripada asumsi berdasarkan status ekonomi. Riset di Tiongkok juga mengaitkan asrama dengan kesehatan mental yang lebih buruk lewat keterasingan dari orang tua, sehingga komunikasi keluarga bukan fasilitas tambahan. Studi di pesantren mengaitkan perundungan dengan hierarki senior–junior dan lama tinggal, sehingga pengaturan kamar dan pengawasan malam hari bukan detail remeh.
3. Buka Data
Mudah menemukan berapa persen gedung sudah jadi. Sulit menemukan berapa guru dan pengasuh yang kini mendampingi anak-anak di Kaltim. Dalam penelusuran saya, data resmi jumlah siswa, guru, dan wali asuh Sekolah Rakyat Kaltim 2026 tidak ditemukan. Itu baru satu contoh. Secara nasional, angka berbeda menurut tanggal dan satuannya: 178, 182, atau 183 sekolah, serta 28.478 atau lebih dari 44.000 siswa pada waktu berbeda. Pada Juni 2026, sekitar 49 ribu anak terjangkau untuk 32 ribu kursi, artinya kira-kira 16 ribu anak berpotensi tak tertampung. Di Samarinda, dokumen dan berita menyebut sekolah dengan nomor berbeda, yakni SRT 24, SRT 57, dan SRT 2, dan pemetaannya ke lokasi sulit dipastikan dari sumber terbuka. Publik yang ingin mengawasi akan tersesat.
Usul saya sederhana: dasbor publik per lokasi yang diperbarui tiap bulan. Isinya siswa terdaftar dibanding kuota, tenaga terisi dibanding kebutuhan, status pelatihan, progres fisik, dan tanggal setiap tonggak, lengkap dengan definisi satuannya. Perpres sudah mewajibkan Menteri Sosial melapor kepada Presiden sekurang-kurangnya enam bulan sekali dan melakukan pemantauan dan evaluasi minimal setahun sekali. Ringkasan laporan itu cukup dipublikasikan. Keterbukaan bukan hukuman. Ia cara program memperoleh pengawas gratis: media, kampus, dan orang tua.
4. Libatkan Perguruan Tinggi
Dalam penelusuran saya, kajian yang menguji model sekolah berasrama negeri bagi anak miskin ekstrem di Indonesia belum ditemukan. Bukti global tentang pelatihan staf asrama pun masih tipis. Program yang berskala ratusan titik berjalan hampir tanpa evaluasi independen. Di sinilah kampus bisa mengisi tiga peran.
Pertama, pelatihan pengasuhan. Program studi psikologi, bimbingan dan konseling, pekerjaan sosial, dan pendidikan luar biasa menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Syarat latar belakang pendidikan wali asuh pada rekrutmen 2026 tampaknya dilonggarkan di satu wilayah, tanda pasokan tenaga berlatar itu terbatas. Kedua, skrining dan pendampingan psikososial berkala, dengan protokol perlindungan anak dan supervisi dosen. Ketiga, evaluasi independen sekurang-kurangnya dua tahun. Satu-satunya uji acak sekolah asrama bagi siswa kurang mampu yang saya temukan, di Prancis, baru menunjukkan keunggulan matematika setelah dua tahun, dengan kesejahteraan siswa sempat menurun lalu pulih. Evaluasi setahun bisa menyesatkan.
Saya menulis ini sebagai orang kampus, dan pembaca wajar curiga saya sedang mencari proyek. Karena itu saya tegaskan syaratnya: data terbuka, etika perlindungan anak, dan hasil evaluasi yang boleh berisi kabar buruk.
Perlu saya akui, telaah ini bertumpu pada dokumen publik. Data tenaga per lokasi di Kaltim sulit ditemukan, dan itu sendiri adalah persoalan. Kesimpulannya bersifat awal dan terbuka untuk dikoreksi.
Sekolah Rakyat lahir dari niat baik, dan niat baik layak dijaga dengan ketelitian. Kecepatan membangun gedung adalah prestasi administrasi. Kesiapan menyambut anak adalah prestasi pendidikan. Anak-anak yang kita titipkan di asrama itu tidak memerlukan gedung tercepat. Mereka memerlukan orang dewasa yang sudah siap sebelum mereka tiba.
PENULIS
Hety Diana Septika, S.Pd., M.Pd
Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulawarman dan mahasiswa Program Doktor Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Surabaya.
