Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pengembangan program Sekolah Rakyat dengan menyiapkan tiga lokasi baru yang direncanakan dibangun secara permanen pada periode 2026–2027.
Saat ini, kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi menjadi fokus utama sebelum proyek fisik dimulai.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pembangunan tahap kedua sudah memasuki proses kontrak untuk satu lokasi permanen di Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran pada Senin lalu.
Lokasi tersebut bahkan telah melalui prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan serentak secara nasional pada Senin
Sementara itu, program Sekolah Rakyat tahap awal telah lebih dulu berjalan di tiga titik, yakni di SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
“Setelah dilakukan evaluasi kesiapan lahan, kami menetapkan tiga tambahan lokasi yang akan dibangun permanen pada 2026 hingga 2027,” ujar Andi, Selasa 13 Januari 2026.
Tiga lokasi tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah, masing-masing berada di Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara, kawasan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, serta wilayah Sekambing di Kota Bontang.
Menurut Andi, secara umum kondisi lahan di ketiga lokasi dinilai layak dan siap digunakan.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah penyesuaian teknis berskala kecil yang harus diselesaikan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Sarana Strategis Kalimantan Timur telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Hasilnya, ketiga lokasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat awal dan telah diusulkan masuk dalam tahap ketiga pembangunan fisik.
“Peninjauan sudah dilakukan dan hasilnya juga dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR di Jakarta. Ketiganya masuk dalam rencana pembangunan tahap selanjutnya,” jelasnya.
Saat ini, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian sejumlah dokumen pendukung, seperti status dan sertifikasi lahan, pernyataan bebas sengketa, serta dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), termasuk AMDAL lalu lintas.
Hal ini diperlukan karena luas lahan masing-masing lokasi melebihi lima hektare.
Andi menambahkan, penyusunan dokumen tersebut akan dilanjutkan setelah desain teknis atau Detailed Engineering Design (DED) dari Kementerian PU diterbitkan.
Ia berharap seluruh persyaratan dapat dipenuhi tanpa hambatan sehingga proses kontrak pembangunan dapat dimulai pada 2026.
Lebih jauh, Andi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.
“Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pendidikan menjadi kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
