search

Advetorial

DPRD SamarindaPendapatan Asli DaerahParkir di Samarinda

DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi PAD Lewat Parkir Berlangganan

Penulis: Presisi 1
Kamis, 03 September 2026 | 0 views
DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi PAD Lewat Parkir Berlangganan
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Presisi.co)

Samarinda, Presisi.co — Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Ia mempertanyakan apakah uang yang dibayarkan masyarakat saat parkir benar-benar masuk ke kas daerah.

Samri mengatakan, masyarakat pada dasarnya tetap membayar ketika menggunakan layanan parkir, terutama parkir manual di tepi jalan. Namun, menurutnya, mekanisme pengawasan terhadap pungutan tersebut masih perlu diperkuat.

“Siapa masyarakat di Samarinda yang parkir itu enggak bayar? Semuanya bayar. Cuma pertanyaannya sekarang, yang mereka bayarkan itu apakah masuk ke PAD atau ke kantong pribadi?” kata Samri, (3/9/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem parkir manual, karcis menjadi salah satu alat untuk mengontrol penerimaan parkir. Karcis diberikan kepada pengguna setelah membayar dan penggunaannya menjadi bagian dari mekanisme pencatatan pungutan parkir.

Menurut Samri, karcis yang diperoleh pengelola atau juru parkir semestinya terus berputar. Jika satu blok karcis sudah habis, pengelola seharusnya kembali membeli atau mengambil karcis dari OPD yang mengelola parkir.

Namun, ia menyoroti adanya kondisi ketika karcis yang seharusnya habis dalam waktu sekitar satu minggu justru bisa bertahan hingga satu tahun.

“Karcis itu mestinya satu minggu sudah habis. Ini kadang-kadang satu tahun enggak habis-habis,” ujar legislator PKS ini.

Padahal, kata dia, masyarakat tetap membayar setiap kali menggunakan jasa parkir. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pemerintah dalam mengukur penerimaan parkir yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Kalau parkir-parkir di pinggir jalan, alat ukurnya itu pendapatannya dari penjualan kupon karcis,” katanya.

Karena itu, Samri menilai sistem parkir berlangganan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi potensi kebocoran. Masyarakat membayar sejumlah tarif yang telah ditentukan, sementara pemerintah dapat mengelola penerimaan melalui sistem yang lebih terukur.

“Parkir berlangganan ini tujuannya untuk menghindari kebocoran seperti itu,” ujar Samri.

Ia juga menilai potensi penerimaan dari sektor parkir cukup besar jika dikelola secara optimal.

“Sangat lumayan potensi parkir dari PAD yang kita dapatkan dari sektor parkir kalau betul-betul mau dikelola dengan baik,” pungkasnya. (*)