Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya menyoroti wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait rencana renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar.
Kritik tersebut muncul di tengah polemik sebelumnya terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang juga menuai perhatian publik. Himawan menilai, rencana anggaran besar untuk renovasi rumah jabatan menunjukkan ketidaktepatan dalam menentukan prioritas kebijakan.
“Kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah kebutuhan yang begitu mendesak, justru fasilitas elite yang diprioritaskan,” ungkapnya, Minggu 12 Apeil 2026.
Ia menegaskan, kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan pada kepentingan terbatas. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat.
Himawan juga mengingatkan bahwa masih banyak persoalan mendasar di Benua Etam yang membutuhkan perhatian serius. Di antaranya pemerataan pendidikan, akses layanan kesehatan, serta kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah yang dinilai masih belum memadai.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan memperindah simbol kekuasaan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali rencana tersebut dan mengarahkan kebijakan anggaran pada sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
Editor : Redaksi
