Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Fatimah Asyari, menilai langkah pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur berpotensi melanggar ketentuan hukum pengelolaan aset daerah.
Fatimah menyatakan, kendaraan dinas yang telah diserahterimakan secara resmi otomatis berstatus sebagai Barang Milik Daerah (BMD), sehingga tidak dapat diperlakukan seperti transaksi biasa.
“Ketika barang sudah diserahterimakan, statusnya menjadi aset daerah dan harus dikelola sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya Rabu 25 Maret 2026.
Ia menegaskan, dalam sistem pengelolaan keuangan negara tidak dikenal mekanisme pengembalian langsung kepada penyedia tanpa melalui prosedur resmi, seperti penghapusan aset atau penjualan melalui lelang.
Menurutnya, langkah pengembalian yang tidak mengikuti mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
“Tidak ada skema ‘dikembalikan begitu saja’. Semua harus melalui prosedur yang sah,” tegasnya.
Fatimah menjelaskan, pengadaan mobil dinas pada dasarnya tidak bermasalah secara hukum selama telah melalui perencanaan dalam APBD dan proses pengadaan yang sesuai ketentuan.
Namun, ia menilai persoalan muncul ketika kebijakan tersebut dikoreksi tanpa memperhatikan aspek legalitas.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru merespons tekanan publik tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum.
“Respons cepat tetap harus diimbangi dengan kepatuhan pada aturan agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut pelanggaran prosedur dalam pengelolaan aset daerah dapat berimplikasi pada maladministrasi hingga potensi kerugian keuangan negara.
Karena itu, Fatimah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh langkah korektif sesuai ketentuan, termasuk melakukan audit aset dan melibatkan lembaga pengawas.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa keputusan pengembalian mobil dinas dilakukan sebagai respons atas aspirasi masyarakat.
Menurutnya, berbagai masukan publik menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut.
“Banyaknya aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan kami. Kendaraan itu akhirnya kami kembalikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Rudy memastikan anggaran pengadaan kendaraan dinas akan dialihkan untuk mendukung pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial.
Polemik ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara respons terhadap aspirasi publik dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengambilan kebijakan pemerintah. (*)
Editor: Redaksi
