Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun tidak akan mengganggu pencapaian target penyerapan anggaran 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, optimistis serapan tetap berada di rentang 93–95 persen.
Keyakinan itu disampaikan Muzakkir, saat setelah melihat percepatan kinerja yang dilakukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kandati demikian, proses pengadaan barang dan jasa tahun ini mengalami penundaan signifikan.
“Pemerintah provinsi tetap mampu mencapai serapan sekitar 93 sampai 95 persen. Saya optimistis karena akselerasi SKPD berjalan baik,” ujarnya, Kamis 27 November 2025.
Muzakkir menjelaskan, berbeda dengan tahun sebelumnya, proses lelang pengadaan tahun 2025 tidak bisa dimulai pada Desember 2024 seperti biasanya.
Hal ini terjadi karena adanya surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang menunda seluruh pengadaan barang dan jasa.
Seharusnya, lelang dimulai akhir tahun agar kegiatan sudah berjalan maksimal sejak Januari atau Februari.
Namun tambahan instruksi Mendagri untuk menyesuaikan visi–misi gubernur dalam dokumen perencanaan membuat proses administrasi baru tuntas pada April 2025.
“SKPD baru bisa mulai persiapan lelang setelah April. Jadi ada empat bulan tertunda, dan itu memang harus dipatuhi,” katanya.
Meski start lebih lambat, Muzakkir menyebut gap capaian kegiatan dengan tahun 2024 hanya sekitar satu persen. Menurutnya, hal itu membuktikan percepatan yang dilakukan SKPD berjalan efektif.
“Kalau dibandingkan dengan 2024, ini memang tidak apple to apple karena tahun lalu lelang sudah mulai Desember. Tapi progres kita nyaris sama,” tegasnya.
Selain penundaan lelang, pemerintah daerah juga harus menjalankan instruksi Presiden mengenai penyesuaian efisiensi anggaran, yang memerlukan proses melalui SIPD dan sejumlah tahap administrasi lainnya.
Kondisi ini membuat beban kerja pemerintah daerah semakin berat sepanjang 2025.
“Tantangannya jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, tapi Alhamdulillah capaian kinerja bisa kita jaga,” ujar Muzakkir.
Ia menilai salah satu faktor keberhasilan menjaga ritme serapan adalah mekanisme briefing evaluasi mingguan yang mewajibkan setiap SKPD melaporkan progres dan hambatan secara rutin.
“Saya yakin akselerasi ini dampak dari evaluasi mingguan. Setiap minggu kita dikumpulkan dan dievaluasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
