Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co - Forum Aksi Rakyat Kaltim menggelar aksi damai di kawasan Teras Samarinda, tepat di seberang Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Senin 10 November 2025.
Dalam aksi itu, para peserta membentangkan spanduk bertuliskan “Kalimantan Timur Bukan Tanah Kosong, Ada Kami Penghuninya” dan berorasi menuntut keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Sebagian para para peserta aksi juga tampak mengenakan jaket pelampung sebagai simbol kesiapan mereka mengawal perjuangan hingga ke jalur Sungai Mahakam.
Ketua Presidium Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru yang juga Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), mengatakan aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan yang telah dilakukan pada 16 Oktober 2025 lalu. Ia menyebut hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat atas tuntutan masyarakat Kaltim terkait pemangkasan DBH.
“Seharusnya kita sudah dapat respon karena kita sudah berikan deadline 14 hari tetapi sampai hari ini bertepatan Hari Pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Belum ada jawaban) dan kita berkumpul lagi untuk nyatakan keseriusan kita akan berjuang terus-menerus tentang penolakan kita terhadap DBH," ucapnya.
Menurutnya, tuntutan ini berangkat dari rasa ketidakadilan terhadap perlakuan pemerintah pusat terhadap Kaltim. Padahal, Kaltim merupakan salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar bagi negara.
“Kaltim ini penyumbang devisa tertinggi. Tahun 2024, PDRB kita mencapai Rp858 triliun. Tapi lihat kondisi infrastruktur kita, bandara dan jalan rusak, tol. Perlakuan seperti ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Vendy menambahkan, aksi ini murni merupakan suara rakyat tanpa kepentingan politik atau golongan tertentu.
“Kita tidak anti pemerintah, hanya ingin didengar. Di Kaltim ini hidup 27 suku, dan kami mewakili seluruh masyarakat yang menuntut keadilan,” tambahnya.
Disinggung mengenai rencana penutupan akses Sungai Mahakam sebagai bentuk protes, Vendy menyebut hal itu bisa saja dilakukan jika pemerintah pusat tetap diam.
“Kalau tidak dijawab, suka atau tidak suka Pelampung ini akan masuk di Sungai Mahakam. Kita akan melakukan penghentian batubara tidak boleh keluar apapun yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Adat Dayak Kalimantan Timur, Viktor Yuan menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan transfer keuangan daerah, dapat seadil-adilnua bagi Kaltim.
“Kaltim ini daerah penyumbang devisa tertinggi di Indonesia, tapi justru terasa dianaktirikan di rumah sendiri,” katanya.
Viktor pun mengharapkan agar pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, dapat segera memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat Kaltim.
“Semoga dapat tanggapan dari pemerintah pusat terutama dari menteri keuangan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
