Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda,Presisi.co – Forum Aksi Kalimantan Timur (FRAKSI) Kalimantan Timur (Kaltim) memberi tenggat waktu satu minggu kepada DPRD Provinsi Kaltim untuk menindaklanjuti aspirasi terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Jika tidak ada respons konkret, forum ini mengancam akan melakukan aksi besar dengan menutup akses Sungai Mahakam.
Ketua Presidium FRAKSI Kaltim, Vendy Meru yang juga Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), menyampaikan ultimatum tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim, DPRD Kota Samarinda, dan DPRD Kutai Kartanegara.
“Seluruh aspirasi sudah diterima dan disepakati untuk segera disampaikan ke pemerintah pusat. Kami beri waktu satu minggu untuk melihat tindak lanjut nyata,” ujarnya, Selasa 11 November 2025 malam.
Vendy Meru menegaskan, tuntutan utama FRAKSI Kaltim adalah penolakan terhadap pemotongan Dana Bagi Hasil.
Ia menilai kebijakan itu tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim, yang menjadi penyumbang devisa besar bagi negara.
“PDRB Kaltim yang disetor ke pusat pada 2024 mencapai sekitar Rp80 triliun. Ini bukti nyata bahwa Kaltim berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kaltim. Menurutnya, kondisi ini ironis, apalagi Kaltim kini berstatus sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Provinsi yang kaya sumber daya, tapi rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan ini paradoks yang harus diakhiri,” tambahnya.
FRAKSI Kaltim menyatakan siap menggelar aksi menutup Sungai Mahakam jika DPRD tidak segera menindaklanjuti hasil RDP ke pemerintah pusat.
“Jika dalam seminggu tidak ada hasil, kami akan bertanya lewat aksi di Sungai Mahakam. Kalau sungai itu diminta dibuka, artinya Kaltim memang dibutuhkan. Jika tidak, berarti Kaltim tak dianggap,” tegas Vendy.
Vendy memastikan gerakan ini tidak berbau politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan perjuangan ini murni untuk memperjuangkan hak masyarakat Kaltim.
“Ini bukan soal politik, suku, atau agama. Ini soal keadilan bagi rakyat Kaltim. Kalau masyarakat sejahtera, itulah kemenangan kita semua,” pungkasnya.
FRAKSI Kaltim berharap legislatif dapat segera menyampaikan hasil RDP ke pemerintah pusat dan memastikan komitmen bersama memperjuangkan hak-hak daerah penghasil. (*)
Editor: Redaksi
