Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikan usai menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin 3 November 2025 malam.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua setengah jam di ruang pimpinan DPRD Kaltim, Gedung D lantai 2, membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Perubahan 2025, dan persiapan RAPBD 2026.
“Kaltim harus bisa mandiri secara fiskal. Kita memiliki potensi besar untuk itu,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia menilai, kemandirian fiskal menjadi kunci agar Kaltim tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk mencapai hal itu, Rudy mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim tengah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum baru untuk memperkuat sistem retribusi daerah dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Strateginya jelas, kita perkuat dasar hukumnya. Beberapa perda segera kita susun agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk melakukan pungutan retribusi yang sesuai aturan, sekaligus mendorong perusda agar lebih produktif,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga 25 Oktober 2025 realisasi PAD Kaltim telah mencapai Rp6,8 triliun, atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun.
Rinciannya:
• Pajak daerah terealisasi Rp5,3 triliun (63,03 persen dari target Rp8,4 triliun).
• Retribusi daerah Rp895 miliar (83,66 persen).
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar (71,06 persen).
• Lain-lain PAD yang sah mencapai Rp373 miliar, melampaui target hingga 323 persen.
Sektor pajak masih menjadi penyumbang utama PAD, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Selain pajak, kita juga akan dorong retribusi dan optimalisasi aset daerah agar menghasilkan,” tambah Rudy.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, seluruh langkah yang disiapkan bertujuan agar APBD Kaltim lebih kuat, mandiri, dan produktif.
“Kalau PAD bisa kita tingkatkan secara berkelanjutan, maka program pembangunan tidak akan terganggu walau dana pusat berkurang. Ini saatnya Kaltim berdiri di atas kakinya sendiri,” tukasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama dua unsur pimpinan dewan, Ananda Emira Moeis (PDIP) dan Ekti Imanuel (Gerindra).
Sementara dari pihak Pemprov, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, koordinasi dengan Gubernur merupakan bagian dari upaya menyamakan langkah dalam mengatasi tantangan fiskal daerah yang kini tengah dihadapi.
“Rapat ini sudah lama direncanakan. Kami ingin memastikan arah kebijakan anggaran 2026 bisa lebih realistis dengan kondisi fiskal saat ini,” jelas Hamas.
Ia mengungkapkan, pemangkasan dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat daerah harus berpikir kreatif.
“DAU kita terpangkas hingga 71 persen. Karena itu, dorongan peningkatan PAD menjadi keharusan agar Kaltim tidak bergantung pada pusat,” ujarnya.
Selain membahas kemandirian fiskal, DPRD juga menyoroti perlunya penertiban pembayaran pajak dari perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, infrastruktur, dan transportasi.
Hamas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat pendataan dan penagihan pajak alat berat serta kendaraan operasional di sektor tersebut.
“Masih banyak kendaraan dan alat berat beroperasi di tambang atau perkebunan yang belum terdaftar di Kaltim. Kita dorong agar segera dilakukan balik nama ke plat KT, termasuk pemberian relaksasi pajak,” tandasnya. (*)
Editor: Redaksi
