Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur mengesahkan agenda kedewanan dalam rapat Paripurna yang digelar pada Senin 3 November 2025.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan, pengesahan tersebut menandai berakhirnya masa reses dan akan dilanjutkan dengan rapat paripurna untuk penyampaian laporan hasil reses para anggota dewan.
“Jadi hari ini pengesahan agenda kedewanan saja. Reses sudah selesai, dan selanjutnya akan ada rapat paripurna untuk penyampaian laporan reses,” ujarnya.
Selain membahas laporan reses, DPRD Kaltim juga menyiapkan rencana kerja serta pembentukan panitia khusus (pansus) untuk penyusunan pokok-pokok pikiran tahun 2027, yang mencakup agenda reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper).
Menurut Ananda, bulan ini Program dan Dokumentasi Dewan (PDD) digandakan sesuai rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap jadwal rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Gubernur Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait revisi rencana anggaran tahun 2026.
“Terkait masukan dari Pak Harwin agar beberapa kegiatan ditiadakan demi efisiensi, kami sepakat. Ini untuk memastikan anggaran digunakan secara lebih bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan DPRD tetap mengacu pada rencana kerja yang telah disepakati, termasuk penjadwalan kegiatan hingga akhir tahun.
Untuk Bimbingan Teknis (Bimtek), kata Ananda, kegiatan tersebut masih akan dilaksanakan tahun ini sebagai bentuk pengayaan kapasitas anggota dewan.
“Untuk tahun ini Bimtek tetap berjalan. Nanti, jika ada perubahan rencana kerja, akan disesuaikan,” tambahnya.
Ananda berharap, dengan pengesahan agenda kedewanan hari ini, kinerja DPRD Kaltim semakin optimal, baik dalam fungsi pengawasan, penyusunan anggaran, maupun pembentukan peraturan daerah.
Dalam masa reses sebelumnya, DPRD Kaltim menerima banyak aspirasi masyarakat, terutama terkait permasalahan infrastruktur dan pengendalian banjir.
Menurut Ananda, idealnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dalam penanganan banjir melalui normalisasi sungai dan pembangunan drainase.
Selain itu, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM turut menjadi perhatian. DPRD mendorong agar ekonomi masyarakat dapat terus bergerak, termasuk membuka peluang kerja bagi anak muda yang baru lulus.
“Masalah kesehatan juga menjadi sorotan, khususnya layanan BPJS di rumah sakit. Aturannya sudah ada, tapi sosialisasi ke masyarakat perlu ditingkatkan agar prosesnya lebih mudah dipahami,” pungkas Ananda. (*)
Editor: Redaksi
